REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengakui perintah memblokir Twitter di Turki berasal darinya, Ahad (23/3) waktu setempat. Dalam acara kampanye untuk pemilihan umum 30 Maret mendatang, Erdogan mengatakan dirinya mengeluarkan perintah itu karena Twitter telah melanggar hukum Turki. 

Sebelumnya, pemerintah Turki mengatakan pihak berwenang telekomunikasi Turki telah memblokir Twitter atas perintah pengadilan. Pada Kamis (20/3) malam, Twitter resmi tak dapat diakses di Turki.

Mereka memblokirnya hingga taraf alamat IP sehingga pengguna Turki tidak dapat mengaksesnya meskipun mengubah pengaturan DNS. Erdogan mengatakan Twitter telah memberlakukan standart ganda yang tidak adil.

''Mereka langsung mematikan akun-akun tertentu ketika diminta oleh Amerika atau Inggris, tapi mengelak ketika Turki yang meminta,'' kata Erdogan seperti dikutip AP. 

Twitter, tambah Erdogan, membela kebebasan mereka ketika Turki, Ukraina atau Mesir yang meminta. ''Kita bukan Republik pisang!'' tegasnya. Meski demikian, kecaman muncul dari banyak pihak baik internasional maupun dari masyarakat Turki sendiri. 

Seorang pejabat senior pemerintahan Turki mengatakan mereka telah mengadakan pembicaraan dengan Twitter. Pemblokir akan secepatnya ditarik jika Twitter memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika