REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Suriah gagal mematuhi resolusi PBB, yang menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke warga di seluruh negeri itu, kata kelompok hak asasi Human Rights Watch pada Jumat.
Dengan menolak mengizinkan bantuan kemanusiaan menyeberangi perbatasan, yang dikuasai oposisi, pemerintah Suriah menghambat pengiriman bantuan untuk ratusan ribu orang putus asa," kata kelompok itu.
Pada Februari, Dewan Keamanan PBB mendesak semua pihak dalam konflik Suriah untuk mengizinkan bantuan menyeberangi garis konflik dan perbatasan untuk mencapai warga sipil.
Sejak itu, pemerintah Suriah telah memungkinkan bantuan untuk memasuki negara itu melalui perbatasan yang dikuasai rezim yang berbatasan dengan Turki di timur laut negara itu.
?Tapi pemerintah Suriah telah menolak untuk mengizinkan kelompok-kelompok bantuan menggunakan perbatasan yang dikuasai oposisi, kata HRW.
"Tidak seorangpun seharusnya tertipu oleh kesepakatan Suriah untuk membuka perbatasan tunggal di utara," kata wakil direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Nadim Houry.
"Penolakan sewenang-wenang Suriah untuk menyetujui penggunaan perbatasan oposisi menyebabkan ratusan ribu warga Suriah kekurangan dan terserang penyakit," katanya.
"Organisasi PBB tidak bisa masuk ke perbatasan Suriah tanpa izin resmi dari pemerintah, apakah mereka mengontrol perbatasan atau tidak," katanya.
"Rezim Suriah telah menahan izin," tambahnya.
HRW mengatakan laporan yang akan dipresentasikan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat nanti akan menyebutkan bahwa pemerintah Suriah juga memblokir bantuan kepada sekitar 175 ribu warga sipil di bawah pengepungan rezim.
HRW juga menyalahkan oposisi bersenjata, dengan mengatakan dalam laporan itu bahwa mereka telah memblokir bantuan kepada sekitar 45 ribu warga sipil terkepung di daerah lain.
Kelompok oposisi memblokir bantuan dengan menolak memberikan jaminan keamanan atau dalam satu kasus, memukuli relawan Bulan Sabit Merah di provinsi Aleppo utara, kata kelompok itu.
HRW mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah hukuman terhadap pemerintah Suriah karena gagal memenuhi resolusi terkait akses bantuan, termasuk embargo senjata terhadap pemerintah dan kelompok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Suriah memiliki sembilan perbatasan darat dengan Turki, dan hanya salah satu dari itu, perbatasan Qamishli-Nassibin di provinsi Hasakeh yang dikendalikan oleh pasukan rezim yang lain dipegang oleh oposisi atau pejuang Kurdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
