REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand melangsungkan pemilihan Majelis Tinggi pada Ahad (30/3). Pemilihan itu dilakukan terhadap 50 persen dari sebanyak 150 kursi dewan di Majelis Tinggi Thailand. Pemilihan Majelis Tinggi itu pun dinilai sebagai media penguji dari berlangsungnya pemerintahan Thailand yang bermasalah di bawah kepemimpinan PM Yingluck Shinawatra.

Dikutip dari Reuters, Ahad (30/3), pelaksanaan pemilihan Majelis Tinggi itu rupanya hanya berselang sehari dari waktu yang diberikan bagi Yingluck untuk melakukan pembelaan dirinya, esok, terhadap tudingan atas kerugian dalam skema bencana subsidi beras yang dilakukan.

Adapun 150 kursi dalam majelis tinggi Thailand itu terdiri dari 77 senator terpilih. Sementara, 73 kursi lainnya duduk di garis sebagai sekutu pemerintah anti-Thaksin.

Sementara itu, gerakan antipemerintah Thailand membutuhkan dukungan dari konservatif untuk mempengaruhi keputusan dalam pelengseran Yingluck. Setidaknya mereka membutuhkan tiga per lima dari suara secara keseluruhan untuk menyukseskan pelengseran itu.

Sebelumnya dijadwalkan, pada Senin (31/3), PM Yingluck akan muncul memenuhi undangan Komisi Nasional Anti Korupsi untuk membela diri terhadap berbagai tudingan kerugian negara yang ditujukan padanya. ''Pemilihan Majelis Tinggi ini kemungkinan akan memberikan hasil yang serupa seperti pembatalan pada pemilu 2 Februari lalu, yang berarti itu akan pro-pemerintah,'' ujar analis politik Kan Yuenyong dari Siam Intelligence Unit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika