REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol secara tegas menyatakan, mereka tidak akan mengizinkan digelarnya referendum kemerdekaan bagi Catalunya. Hal ini diungkapkan Menteri Kehakiman Spanyol, Alberto Ruiz Gallardon, kepada Anadolu Agency.
Gallardon bahkan menyebut rencana referendum tersebut sebagai langkah inkonstitusional.
“(Referendum) ini bakal menjadi ilegal. Tidak akan ada penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi akan membatalkan keputusan ini seperti yang terjadi sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip World Bulletin, Selasa (1/4).
Gallardon menuturkan, sampai sejauh ini tidak ada konflik yang terjadi antara pemerintah Spanyol dan Catalunya. Isu kemerdekaan tersebut, kata dia, justru pertama kali diembuskan oleh kaum nasionalis Catalan.
Oleh karenanya, Gallardon menganggap kelompok inilah yang sesungguhnya berupaya melawan Konstitusi Spanyol.
Ia menegaskan, jika mengacu pada Konstitusi 1978, maka Catalunya kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Spanyol.
“Orang-orang Catalan telah menerima konstitusi ini dengan penuh suka cita. Jadi, konstitusi ini tidak akan mengizinkan sekelompok kecil orang (kaum nasionalis Catalan—Red) untuk memutuskan nasib seluruh rakyat di Catalunya,” katanya.
Awal Februari lalu, Presiden Daerah Otonomi Catalunya, Artur Mas mengatakan, pemerintah Spanyol tidak dapat menghalang-halangi usulan referendum untuk menentukan kemerdekaan Catalan dari negeri matador.
“(Pemungutan suara) penting untuk mengetahui pendapat rakyat di negeri ini mengenai masa depan Catalan. Jika kemudian muncul respons antidemokrasi dari pemerintah Spanyol, saya pikir itu akan menjadi sangat buruk dan memalukan di mata dunia,” kata Mas kala itu.
Selama tiga tahun terakhir, gerakan kemerdekaan di Catalonia telah memperoleh kekuatan yang cukup signifikan. Sebagai gambaran, sekitar setengah dari penduduk Catalan menginginkan kemerdekaan dari Spanyol.
Sementara, sebagian warga lagi menginginkan diadakannya referendum.
Catalunya, yang bahasa tutur penduduknya berbeda dengan Spanyol, saat ini telah memiliki pemerintahan otonomi yang luas. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terbilang lesu lantaran sejumlah kebijakan Madrid (pemerintah pusat) yang dinilai tidak adil terhadap Catalunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika