REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu (2/4), menyeru lebih banyak negara bergabung dalam Kesepakatan Perdagangan Senjata (ATT) guna melicinkan jalan bagi pemberlakuannya.
Ban mengeluarkan seruan tersebut di dalam pernyataan untuk memperingati ulang tahun pertama pengesahan kesepakatan itu, yang katanya "untuk pertama kali menetapkan standar global bagi pengiriman senjata dan upaya untuk mencegah penyebarannya".
ATT disahkan dengan pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB, yang memiliki 193 anggota, pada 2 April 2013. Republik Rakyat Demokratik Korea, Iran, dan Suriah menentang tindakan itu, sementara Kuba, India, Rusia dan Tiongkok termasuk negara yang abstein. Republik Rakyat Tiongkok berkeras kesepakatan tersebut mesti dicapai melalui konsensus dan diterima baik oleh semua pihak.
ATT, yang akan berlaku segera setelah memperoleh 50 pengesahan, mengatur semua senjata konvensional dalam kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis-baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal serta senjata kecil dan senjata ringan.
Di dalam pernyataan pada Rabu, Sekjen PBB itu, sebagai penyimpan ATT, mengatakan ia "berbesar hati" bahwa 118 negara telah menandatangani kesepakatan tersebut, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Ban juga menyambut baik "titipan hari ini peralatan pengesahan oleh oleh 18 negara anggota, yang membuat jumlah pengesahan yang diperoleh jadi 31".
Ban, yang menyatakan "ini akan menggerakkan lebih jauh ke arah momentum bagi pengesahan 50 negara yang diperlukan agar kesepakatan itu bisa dilaksanakan", menyeru "semua negara yang belum melakukannya agar menandatangani dan/atau mensahkan tanpa menunda-nunda".
"Saat kita merayakan tonggak sejarah hari ini, Sekretaris Jenderal sangat prihatin bahwa warga sipil terus tewas atau cacat akibat serangan terarah dan membabi-buta dengan menggunakan senjata yang tak boleh jatuh ke tangan pelaku", kata pernyataan tersebut.
Ia juga menyeru semua negara, masyarakat sipil dan organisasi regional serta internasional agar terus bekerja sama untuk menjamin kesepakatan tersebut dapat memainkan peran penuhnya dalam membantu mengurangi penderitaan manusia, padahal itu tak perlu, dan membangun dunia yang lebih aman buat semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
