REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir mengancam akan menggugat pemerintah Inggris jika mencoba membatasi kegiatannya di Inggris. Ancaman gugatan ini disampaikan setelah Inggris melakukan penyelidikan terhadap kelompok tersebut.
Dilansir The Guardian, Ikhwanul Muslimin telah menunjuk mantan direktur penuntut publik, Lord Macdonald, untuk membantu kasus ini. Dalam pernyataannya, dikatakan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang damai dan legal serta tidak terlibat atau melakukan aksi kekerasan untuk mencapai tujuannya.
"Kami mengusulkan untuk memberikan masukan mengenai Ikhwanul Muslim," kata Macdonal pada Rabu malam. "Mereka dikaitkan dengan pemerintahan terpilih yang telah digulingkan oleh kudeta militer dan itu adalah konteks dimana penyelidikan ini berlangsung," katanya.
Selain itu, kelompok tersebut juga bermaksud untuk membantu dalam penyelidikan pemerintah Inggris. Namun, Ikhwanul Muslim mengancam akan melakukan gugatan pengadilan terhadap tindakan yang tidak tepat untuk membatasi aktivitasnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron melakukan investigasi terhadap kelompok tersebut. Pihaknya menduga organisasi Islam itu berencana akan melakukan tindakan radikal di Inggris.
Proses penyelidikan ini dipertanyakan oleh Ikhwanul Muslimin apakah akan adil atau tidak setelah Cameron ditunjuk untuk memimpin penyelidikan Sir John Jenkins, duta besar Inggris untuk Arab Saudi. Arab Saudi sendiri telah melarang kelompok itu sebagai kelompok teror dan menuduhnya melakukan tindakan pemboman .
"Sangatlah penting bahwa Pemerintahan Inggris tidak tunduk pada tekanan pemerintah asing yang memprihatinkan karena warganya sendiri tengah berupaya mendapatkan demokrasi," kata Ikhwanul Muslim.
Lanjutnya, pihaknya pun sulit untuk meyakini bahwa Sir John Jenkins dapat melakukan penyelidikan internal secara independen serta melaporkannya kepada rezim non demokrasi yang tengah menjadi oposisi Ikhawanul Muslim.
Para pengamat Timur Tengah juga mengatakan bahwa penunjukan Jenkis menimbulkan pertanyaan terkait peran Saudi dalam mempengaruhi penilaian Cameron. Selain itu, diduga pemerintahan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pun telah menekan pemerintahan lainnya baik secara regional dan internasional sehingga mengekang keberadaan Ikhwanul Muslimin.
Sementara itu, Downing Street sendiri membantah penunjukan Jenkin ini menimbulkan beberapa spekulasi. "Kami melakukan penyelidikan ini dengan pikiran terbuka dan kami tidak tunduk atau disetir oleh Arab Saudi atau Mesir," kata seorang sumber. Penyelidikan itu dijadwalkan akan selesai pada Juli dan akan menunjukan kontribusi dari kedutaan di Riyadh, Kairo, Doha, Abu Dhabi, Washington, dan ibukota-ibukota di Eropa serta dari agen keamanan.
Ikhwanul Muslimin menyatakan menyambut kesempatan untuk memberikan pemahaman mengenai filosofi dan aktivitas mereka dan bagaimana niat kelompok tersebut untuk mengembalikan Mesir menjadi negara yang demokratis.
Selain itu, kelompok tersebut juga mendesak pemerintah Inggris untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM yang serius yang dilakukan oleh militer Mesir. Mereka juga memperingatkan pemerintah Inggris agar tidak membiarkan penyelidikan tersebut dinilai sebagai dukungan tindakan kriminal yang masih berlanjut melawan rakyat Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika