REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM-- Pemimpin perunding perdamaian Israel Tzipi Livni, Kamis (3/4), mengumumkan Israel saat ini takkan membebaskan kelompok keempat tahanan Palestina "sebagai akibat dari tindakan sepihak Palestina".

"Persyaratan baru ditetapkan dan Israel takkan membebaskan kelompok keempat tahanan," kata Livni di dalam satu pernyataan.

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah Israel sedang "melakukan persiapan untuk membebaskan ke-26 tahanan Palestina", yang dijadwalkan dibebaskan pekan lalu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Tapi "tindakan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas" membuat mereka berubah fikiran.

Awal pekan ini Abbas menandatangani surat untuk bergabung dengan 15 kesepakatan dan konvensi internasional, yang bisa menimbulkan ancaman bagi Israel, sebab Pemerintah Otonomi Palestina akan bisa mengajukan komplain resmi mengenai pendudukan Israel atas Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur.

Israel sebelumnya setuju untuk membebaskan 106 tahanan Palestina di tengah dilanjutkannya pembicaraan perdamaian pada Juli tahun lalu. Sejauh ini 78 tahanan telah dibebaskan. Sisa tahanan dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu (29/3), tapi Israel menunda tindakan itu karena keberatan dari kubu "hawkish" sayap-kanan untuk membebaskan 14 orang Arab Israel di dalam kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry tiba pekan ini untuk berusaha menengahi di antara kedua pihak, yang meliputi tawaran untuk membebaskan mata-mata Israel Amerika Jonathan Pollard --yang telah dipenjarakan selama tiga dasawarsa belakangan.

Namun Israel pada Selasa (1/4) mengeluarkan tender bagi pembangunan 700 unit rumah di permukiman Yahudi di Gilo, Jerusalem Timur. Tindakan itu diikuti oleh tindakan Abbas mendekati organisasi internasional.

Pada Rabu malam, Livni bertemu dengan pemimpin perunding Palestina Saeb Erekat "dalam upaya menyelamatkan pembicaraan perdamaian yang memburuk, dalam pertemuan yang oleh beberapa sumber disebut keras dan seperti medan tempur".

Pada Rabu pagi Livni mengatakan Pemerintah Otonomi Palestina "melanggar komitmen mereka kepada Israel dan Amerika Serikat dengan melakukan tindakan sepihak". Namun Abbas membantah tuduhan itu, dan mengatakan itu adalah hak Palestina dan bukan tindakan menentang AS atau Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika