REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Iran menghadapi persoalan serius terkait inflasi dan masalah ekonomi lainnya. Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Iran melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki kinerja perekonomian dan menurunkan angka inflasi.

IMF menilai sejauh ini Iran telah membuat kemajuan dalam menstabilkan perekonomian. "Namun, reformasi ekonomi secara komprehensif diperlukan untuk mengangkat pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja," kata Martin Cerisola, Asisten Direktur IMF Departemen Timur Tengah dan Asia Tengah seperti dikutip situs IMF, Ahad (6/4).

Outlook ekonomi Iran jangka pendek, kata Martin, masih belum pasti. Pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir. IMF menegaskan, Iran sudah harus menstabilkan masalah fiskal untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Iran mencatat inflasi hingga 45 persen pada pertengahan tahun lalu. IMF meminta Iran untuk menekan angka inflasi hingga 23 persen pada awal 2014 ini. 

Mata uang Iran, riyal, terdepresiasi cukup dalam atas dolar AS serta mata uang global lainnya. Sejak 2012, riyal melemah akibat tidak terkontrolnya pengeluaran, transaksi internasional, dan kebijakan subsidi negara. 

BBC melansir, pemerintah Iran harus mencetak uang kertas yang nilainya dua kali lipat dari nilai yang sudah beredar. Namun, inflasi tetap terkerek.

Pemerintah Hassan Rouhani mencoba melakukan rerformasi kebijakan ekonomi yang dibuat pendahulunya, Mahmud Ahmadinejad. Rouhani yang dilantik menjadi Presiden Iran pada Agustus 2013 itu menandatangani kerja sama dengan negara-negara besar. Seperti AS, Prancis, Italia, Rusia, Cina, dan Jerman.

Negara-negara itu akan membantu mengamankan ekspor minyak Iran, jaminan akses atas dana-dana Iran di luar negeri, penghapusan sanksi ekonomi, hingga bantuan keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika