REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING-- Pemerintah Tiongkok Senin memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak campur tangan dalam urusan Hong Kong setelah Wakil Presiden AS Joe Biden bertemu dengan dua juru kampanye pro-demokrasi Hong Kong pekan lalu.

Dalam sebuah dukungan besar yang tidak biasa, Biden pada Jumat (5/4) melakukan pembicaraan di Gedung Putih dengan pendiri partai oposisi Demokrat Hong Kong Martin Lee dan mantan orang nomor dua di pemerintahan Hong Kong, Anson Chan.

Lee dan Chan memanfaatkan kunjungan mereka pekan lalu ke Washington guna membahas upaya mereka untuk menentang campur tangan pemerintah Tiongkok yang semakin kuat terhadap Hong Kong. Biden "menggarisbawahi dukungan lama AS untuk demokrasi di Hong Kong, kata pihak Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Kantor berita Xinhua menyampaikan tanggapan resmi pertama pemerintah Tiongkok atas hal itu dengan mengutip seorang pejabat yang mengatakan bahwa AS harus "tetap diam" untuk mencegah rusaknya hubungan Tiongkok-AS.

Hong Kong yang merupakan wilayah bekas jajahan Inggris yang sekarang menjadi wilayah administratif khusus Tiongkok, berada pada masa reformasi politik yang kritis, dan pemerintah Tiongkok menentang campur tangan negara manapun dalam urusan internalnya, kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok di Hong Kong, seperti dikutip Xinhua.

Inggris mengembalikan pusat keuangan Hong Kong kepada Tiongkok pada 1997 dengan kesepakatan bahwa Hong Kong akan mendapatkan status semi-otonom dan kebebasan sipil yang permanen, suatu hak yang seringkali tidak dijamin di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok telah menjanjikan pemilihan langsung kepala eksekutif Hong Kong pada 2017. Namun, kelompok pro-demokrat Hong Kong khawatir bahwa para pemimpin partai Komunis di Beijing akan mengontrol pilihan kandidat dalam pemilu untuk mengamankan pejabat yang simpatik dengan pemerintah Tiongkok.

Beijing telah mengesampingkan tuntutan Hong Kong bahwa para warga dapat memilih kandidat untuk posisi teratas di kota itu, dimana sikap pemerintah Tiongkok itu seringkali memicu kemarahan dan aksi protes dari warga Hong Kong.

Sebelumnya, pemerintah Tiongkok mengecam janji-janji yang diberikan para pejabat negara asing untuk mendukung aktivis pro-demokrasi di Hong Kong. Pada September lalu, pemerintah Tiongkok telah mengecam komentar Menteri Luar Negeri Inggris Hugo Swire, yang mengatakan bahwa Inggris "Siap mendukung dengan cara apapun yang bisa dilakukan" untuk demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.

Beijing menilai pernyataan pihak Inggris itu sebagai tindakan yang "tidak bertanggung jawab".

Ikuti Whatsapp Channel Republika