REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin (7/4) mendesak pihak berwenang Ukraina untuk menyetop kegiatan militer di dekat perbatasan timur yang melibatkan para ahli militer Amerika Serikat.

Kemenlu dalam siaran pers Senin malam, mengatakan peningkatan pasukan Ukraina di daerah-daerah berpenduduk mayoritas Rusia berisiko memicu perselisihan sipil.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah penyebaran pasukan khusus Ukraina, militan sayap kanan, dan sekitar 150 agen keamanan AS di daerah perbatasan timur untuk melawan gerakan rakyat pro-Rusia.

Kementerian menyatakan bahwa pihak berwenang di Kiev bertanggung jawab atas memburuknya situasi keamanan di daerah-daerah itu.

Senin pagi, ratusan demonstran pro-Rusia mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Donetsk dan meminta Rusia untuk mengirim pasukan untuk membantu mereka sebelum pasukan Ukraina mengusir mereka secara paksa.

Sementara para pegiat pendukung Rusia, yang menduduki gedung utama pemerintah di Donetsk, kota Ukraina timur, Senin memroklamasikan pembentukan republik rakyat berdaulat, yang merdeka dari kekuasaan Kiev.

Keputusan itu diumumkan kepada wartawan oleh juru bicara pengunjuk rasa, yang keluar dari gedung tersebut.

Rekaman di YouTube menunjukkan salah satu pembicara Rusia mengatakan kepada majelis penuh dari mimbar, "Dengan mengupayakan negara kerakyatan, sah dan berdaulat, saya menyatakan pembentukan negara berdaulat Republik Rakyat Donetsk."

Pengumuman itu disambut gemuruh sorak dari sekitar seratus orang, yang memenuhi auditorium, yang tampak menjadi gedung pemerintah Donetsk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika