REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris akan meningkatkan pembatasan akses bagi para pencari kerja asing, yang memburu kesejahteraan di negara kerajaan itu.
Dikutip dari Reuters, Selasa (8/4), diumumkannya kebijakan tersebut menyusul seruan yang dikeluarkan PM Inggris David Cameron.
Ia tengah menggalakkan upaya pemangkasan terhadap tingginya angka imigrasi, menjelang pemilihan nasional tahun depan.
Pembatasan akses bagi para pencari kerja asing yang dilakukan Inggris itu, merupakan tanggapan Cameron atas para pendukungnya yang menyokong gerakannya.
Demi bertindak tegas dalam penerapan kebijakan itu, Cameron memperketat aturan visa bagi para pendatang dari luar Uni Eropa (UE). Selain itu, ia juga membatasi akses perolehan kesejahteraan bagi warga negara UE.
Berdasarkan aturan yang diumumkan pada Selasa itu, seluruh imigran dari semua negara yang tiba di Inggris dengan tujuan mencari pekerjaan, harus menunggu selama tiga bulan. Mereka harus menunggu, sebelum mampu mengklaim pembayaran kesejahteraan bagi anak-anak mereka.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan di Inggris menunjukkan, memang para pemilih sangat menaruh perhatian akan tingkat imigrasi. Sementara, di sisi lain, Partai Independen Inggris antiUni Eropa (UKIP), menentang kebijakan UE yang menyatakan, keterbukaan pintu terhadap imigrasi.
"Perubahan ini mengirimkan pesan yang kuat, bahwa sistem kesejahteraan kita tidak terbuka untuk penyalahgunaan. Sistem kesejahteraan kita ditujukan untuk mengahalau orang-orang yang berpikir, bahwa dengan mereka pindah ke Inggris dapat mudahnya memetik manfaat," kata salah seorang menteri yang duduk di Kementerian Keuangan Inggris, Nicky Morgan.
Pada Februari 2014, sebuah data menjelaskan, berapa banyak orang-orang yang berhijrah ke Inggris. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah migrasi ke Inggris hingga September 2013, data per Februari itu menunjukkan peningkatan.
Kenaikan itu bahkan sebanyak 37 persen, menjadi 212 ribu orang. Tentu lonjakan cukup besar itu telah merusak tujuan Cameron yang beresolusi bakal memangkas angka migrasi ke Inggris, di bawah angka 100 ribu jiwa pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika