Rabu 09 Apr 2014 17:24 WIB

Membela yang Bayar, Peran Militer Swasta Dalam 'Perang Dingin'

Demonstran antipemerintah Ukraina melemparkan ban menghadapi polisi antikerusuhan di Independence Square, Kiev, Rabu (19/2).
Foto: Reuters/Vasily Fedosenko
Demonstran antipemerintah Ukraina melemparkan ban menghadapi polisi antikerusuhan di Independence Square, Kiev, Rabu (19/2).

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Krisis Ukraina yang memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia, yang dianggap mengobrak-abrik integritas suatu bangsa dan negara berdaulat, memasuki tahapan baru yakni penggunaan militer swasta untuk sabotase.

Pihak Amerika Sendiri telah menegaskan dengan meyakinkan bahwa Rusia telah terlibat mengirim agen-agennya untuk menyabotase stabilitas keamanan Ukraina. Mereka mempunyai tugas untuk memprovokasi warga Ukraina etnik Rusia untuk memerdekakan diri yang akhirnya bergabung dengan Rusia.

Sebaliknya, Russia Today, Rabu (9/4) melaporkan bahwa pihak Ukrainapun menggunakan pasukan bayaran yang dikenal dengan istilah 'pasukan swasta' dari AS untuk menumpas para demonstran yang telah memproklamasikan diri secara sepihak di kota Donetsk dan Kharkiv menjadi negara sendiri.

"Kami benar-benar sangat prihatin dengan operasi yang melibatkan 150 pasukan bayaran AS dari militer swasta Greystone Ltd., yang mengenakan seragam pasukan khusus Ukraina, Sokol," kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Saling tuduh antara ke dua belah pihak ini memunculkan kembali diskusi penggunaan militer swasta atau dikenal private military company (PMC) dan private military firm (PMF) dalam berbagai arena konflik di dunia.

Dalam artikel "Reconsidering Battlefield Contractors," di Georgetown Journal of International Affairs tahun 2005 disebutkan ada berbagai kelebihan yang dimiliki militer swasta dalam sebuah konflik.

Salah satunya adalah pasukan 'maju tak gentar, membela yang bayar' ini dinilai kurang terikat dengan norma-norma hukum yang ada dalam sebuah negara dan internasional terkait dalam sebuah operasi militer dibandingkan militer resmi.

Walaupun begitu, bila keberadaan pasukan ini terbongkar, maka dampaknya akan mencoreng citra negara pengguna.

"Walaupun selalu diklaim bahwa militer swasta berada di ruang hampa (unprecedented), jarang diatur hukum, secara inheren tidak etis dan menjadi ancaman kepada demokrasi AS, militer swasta sebenarnya sudah memiliki sejarah panjang mendukung operasi militer (resmi) AS," tulis artikel tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement