REPUBLIKA.CO.ID, KHARKIV -- Kharkiv, kota di bagian timur Ukraina, menolak semua tuntutan para pemerotes pro Rusia di luar kantor-kantor pemerintah yang mereka telah kuasai dua kali pekan ini.

Sejumlah petugas kebersihan berkerumun di lorong-lorong kantor pemerintah setelah para pengunjuk rasa diusir untuk kedua kali. Para pemerotes mengotori gedung itu dengan membuang sampah dan membakar beberapa kantor Senin malam.

Ketika berbicara kepada kantor berita AFP dari kantornya dalam gedung yang baru dibebaskan, Wakil Gubernur Vasiliy Khoma mengatakan tiap usaha bernegosiasi telah mengalami kegagalan. Sementara, tuntutan para pemerotes jelas tidak layak, tak mungkin dan tak sesuai hukum.

Para pemerotes di kota itu, yang warganya berbahasa Rusia dan berjarak hanya 40 kilometer dari perbatasan dengan Rusia, telah bergabung dengan kota-kota lain di bagian timur Ukraina. Mereka menuntut referendum untuk memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah Kiev yang cenderung ke Barat.

"Setiap orang tahu bahwa dewan regional tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Ini bukan sesuatu yang menurut hukum Ukraina mengenai pemerintahan otonomi lokal, dapat diputuskan oleh badan seperti itu," kata Khoma.

Dia mengatakan para militan telah memutuskan di aula gedung pemerintahan itu untuk menciptakan satu Republik Kharkiv setelah keputusan yang dibuat sejawat mereka di kota Donetsk yang masih menguasai gedung pemerintah di sana.

"Para wakil rakyat dipilih dan ada sekitar 500 di antara mereka, tapi apakah kamu berfikir bahwa orang-orang ini dapat mewakili kepentingan tiga juta orang di kawasan Kharkiv?" kata Khoma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika