REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Angkatan Bersenjata, Rabu (16/4), mengambil-alih tugas polisi di Negara Bagian Bahia, Brasil Timurlaut, setelah polisi militer dan sipil serta petugas pemadam mogok untuk menuntut kenaikan gaji.

Situs berita Brasil G1 menyatakan Gubernur Negara Bagian, Jaques Wagner, meminta Pemerintah Federal menyediakan sebanyak 5.000 personel Angkatan Bersenjata guna membantu melaksanakan tugas polisi.

Sebagai reaksi atas permintaan gubernur itu, Presiden Brasil Dilma Rousseff, Rabu (16/4), menandatangani Jaminan Hukum dan Peraturan yang mensahkan penggunaan personel Angkatan Bersenjata untuk berpatroli dan melakukan tugas lain polisi.

''Petugas pemadam dan polisi militer mengumumkan pemogokan tanpa batas waktu mulai Selasa,''demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Mereka menuntut, antara lain, kenaikan gaji, rencana karir, perubahan rancangan tunjangan dan kode etik.

Sementara itu, polisi sipil mengumumkan pemogokan selama 24 jam mulai Rabu sebagai penolakan atas peraturan yang diusulkan yang mengatur gaji pegawai negeri.

Masih pada Rabu, pengadilan tertinggi di negara bagian tersebut memutuskan pemogokan oleh polisi militer tidak sah. ''Pengadilan mengatakan anggota militer tidak memiliki hak untuk meninggalkan tugas mereka dan memerintahkan mereka kembali bekerja,'' kata situs berita itu.

Polisi militer diancam denda 50.000 real (22.300 dolar AS) sehari karena memperpanjang pemogokan. Pemogokan tersebut dilaporkan memicu penjarahan pada Selasa malam. Beberapa pasar swalayan dan bank cabang diserang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika