REPUBLIKA.CO.ID, DONETSK -- Pemerintah sementara Kiev harus mundur sebelum kelompok pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur melaksanakan satu perjanjian internasional untuk meninggalkan kantor-kantor pemerintah yang mereka kuasai. Demikian kata seorang pemimpin separatis pada Jumat.

"Kami setuju gedung-gedung harus dikosongkan, tetapi terlebih dulu (Perdana Menteri, Arseniy) Yatsenyuk dan (penjabat presiden, Oleksandr) Turchynov harus meninggalkan kantor-kantor yang mereka duduki secara tidak sah sejak kudeta mereka," kata Denis Pushilin, seorang anggota terkemuka Republik Donetsk yang mereka deklarasikan sendiri, kepada wartawan.

Pemberontak pro-Kremlin tetap berada dalam gedung-gedung pemerintah di seluruh Ukraina timur sehari setelah Kiev, Moskow, Brussels dan Washington menandatangani satu perjanjian di Jenewa yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis itu.

Perjanjian itu menyerukan seluruh kelompok bersenjata yang tidak sah itu melucuti senjata mereka dan meninggalkan gedung-gedung pemerintah yang diduduki.

Pushilin mengatakan para pemrotes pro-Moskow akan tetap melaksanakan rencana-rencana satu referendum regional mengenai kedaulatan bagi bagian timur negara itu pada 11 Mei.

"Kami memperkirakan akan ada peningkatkan dalam konflik itu," katanya.

Pihak berwenang di Kiev juga menyatakan keraguan mereka mengenai perjanjian itu. Yatsenyuk mengemukakan kepada parlemen bahwa ia tidak memiliki harapan tinggi bagi perjanjian tersebut ditaati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika