REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat akan mencabut penangguhan mengenai pengiriman helikopter Apache ke Mesir setelah menyimpulkan Kairo telah menegakkan perjanjian perdamaiannya dengan Israel, kata para pejabat AS, Selasa.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai kegagalan Mesir untuk merangkul reformasi demokratis setelah penggulingan Presiden Mohamed Moursi, namun pemerintah AS akan memberikan Kairo 10 pesawat Apache, kata para pejabat.
Kepala Pentagon Chuck Hagel memberitahu Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Sedki Sobhy tentang keputusan Presiden Barack Obama dalam pembicaraan telepon Selasa, kata Juru Bicara Laksamana John Kirby dalam satu pernyataan.
Helikopter dimaksudkan untuk meningkatkan operasi kontraterorisme di Sinai, katanya.
"Menteri mencatat bahwa kami percaya helikopter-helikopter baru ini akan membantu pemerintah Mesir untuk menghadapi kelompok-kelompok garis keras yang mengancam keamanan AS, Mesir, dan Israel," kata pernyataan itu.
Sebagai pertanda ketidaksenangan dengan tindakan keras Kairo pada perbedaan pendapat, pemerintah Obama telah memberlakukan pembekuan sementara pengiriman senjata-senjata utama ke Mesir, termasuk helikopter Apache dan jet tempur serta perangkat keras lainnya.
Tetapi Amerika Serikat telah berjuang untuk menyeimbangkan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia dengan kepentingan strategis dalam menjaga hubungan kontra-terorisme dengan Kairo, dan mempertahankan perjanjian perdamaian Mesir-Israel.
Akibatnya, Washington memilih untuk tidak memotong semua bantuan ke pemerintah Mesir yang didukung militer dan menghindari pelabelan resmi penggulingan Moursi sebagai kudeta.
Hagel mengatakan kepada rekannya, bahwa Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan " segera menyatakan kepada Kongres bahwa Mesir mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian Mesir-Israel tahun 1979," kata Kirby.
Sertifikasi diperlukan sebelum dana pemerintah AS dapat dialokasikan ke Mesir, katanya.
Hagel, bagaimanapun, mengatakan kepada menteri pertahanan Mesir bahwa "kita belum mampu menyatakan bahwa Mesir mengambil langkah-langkah untuk mendukung transisi demokrasi," kata Kirby.
Hagel "mendesak pemerintah Mesir untuk menunjukkan kemajuan mengenai transisi lebih inklusif yang menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental semua orang Mesir."
Kerry menyampaikan pesan serupa kepada Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki.
Kerry mengatakan kepada rekannya, Mesir melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian perdamaian Mesir-Israel dan bahwa Kairo tetap menjadi mitra strategis penting bagi Amerika Serikat, katanya dalam satu pernyataan.
Kendatipun demikian Kerry mengatakan, dia tidak bisa menyatakan bahwa Mesir mengejar "transisi demokratis" dan mendesak pemerintah Negeri Piramida itu untuk melaksanakan "pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan," serta menyingkirkan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan media, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
