Rabu 23 Apr 2014 13:58 WIB

Mesir Gunakan Helikopter AS untuk Kontraterorisme

Jen Psaki
Foto: AP
Jen Psaki

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat akan mencabut penangguhan pengiriman 10 helikopter Apache ke Mesir setelah Kairo memutuskan akan tetap mempertahankan perjanjian perdamaian dengan Israel dan untuk meningkatkan operasi kontraterorisme, kata pejabat negara itu, Selasa.

Kendatipun khawatir atas kegagalan Mesir untuk melaksanakan reformasi demoktratik setelah penggulingan presiden Mohamed Moursi, pemerintah AS akan memberikan 10 pesawat Apache kepada Kairo, kata Pentagon.

Menteri Pertahan AS Chuck Hagel memberitahu Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Sedki Sobhy tentang keputusan Presiden Barack Obama dalam satu pembicaraan telepon Selasa, kata juru bicara Pentagon Laksamana Muda John Kirby dalam satu pernyataan.

Helikopter-helikopter itu untuk meningkatkan operasi-operasi "kontra-terorisme di Sinai," katanya.

"Menteri itu menyatakan bahwa kami yakin helikopter-helikopter baru ini akan membantu pemerintah Mesir memukul kelompok-kelompok garis keras yang mengancam keamanan AS, Mesir dan Israel," kata pernyataan itu.

Tindakan itu adalah bagian dari usaha-usahs lebih luas AS untuk membantu negara-negara melawan ancaman-ancaman teror di kawasan itu, kata pernyataan itu.

Untuk menandakan ketidaksenangan atas tindakan keras Kairo terhadap kelompok pembangkang, pemerintah Obama memberlakukan pembekuan sementara pengiriman senjata-senjata penting ke Mesir, termasuk helikopter-helikopter Apache serta jet-jet tempur dan perangkat keras lainnya.

Hagel mengemukakan kepada sejawat Mesirnya bahwa Menlu AS John Kerry akan "segera memberikan jaminan kepada Kongres bahwa Mesir tetap mempertahankan hubungan yang strategis dengan Amerika Serikat dan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel tahun 1979," kata Kirby.

Sertifikasi itu diperlukan sebelum dana pemerintah AS dapat dialokasikan kepsds Mesir, katanya.

Akan tetapi Hagel mengemukakan kepada menteri Mesir itu bahwa "Kami belum dapat menjamin bahwa Mesir akan melakukan langkah-langkah untuk mendukung satu transisi demokratis," kata Kirby.

Hagel "mendesak pemerintah Mesir menunjukkan kemajuan mengenai satu transisi yang lebih banyak melibatkan kelompok masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar seluruh rakyat Mesir.

Kerry menyampaikan satu pesan serupa kepada Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy, kata juru bicara Deplu AS Jen Psaki.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement