REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuntut Israel bertanggung jawab jika perundingan damai gagal. Ia mengatakan Israel harus mengambil tanggung jawab pemerintah Palestina untuk warga Palestina di wilayah sengketa dalam hal ekonomi.
Kepada wartawan, Abbas mengatakan Selasa bahwa Israel telah membuat pemerintah tepi barat menjadi tidak berdaya. "Jika negosiasi berhenti, pemerintah Israel yang akan memikul tanggung jawab ekonomi. Mereka harus membayar gaji pekerja Palestina disana, termasuk karyawan dan petani,’’ katanya di istana kepresidenan Ramallah seperti dikutip Al Jazirah.
Abbas juga menuntut pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan juga keamanan bagi sekitar 2,5 juta orang Palestina di sana. Abbas berjanji akan menyetujui perpanjangan negosiasi melebihi batas waktu 29 April.
Namun, Israel harus membebaskan tahanan 46 veteran Arab yang telah dijanjikan sebelumnya. ‘’Selain itu harus ada pembekuan wilayah yang sebelumnya dicaplok Israel termasuk Yerusalem Timur,’’ tambahnya.
Ia menegaskan daerah perbatasan antara Palestina dan Israel harus segera ditentukan dalam satu hingga tiga bulan kedepan. Dengan tuntutan tersebut, Israel tentu tidak terima. Seorang pejabat dengan nama kecil Abu Mazen di kantor perdana menteri Israel mengecam pernyataan Abbas.
Menurutnya pernyataan tersebut menunjukan rendahnya keinginan Abbas untuk berdamai. "Ia mengajukan sesuatu yang tak bisa diterima Israel,’’ katanya.
Perjanjian perdamaian yang ditukangi oleh AS itu akan berakhir pada 29 April. Sementara para delegasi The Palestine Liberation Organization (PLO) datang ke Gaza pada Selasa untuk pertemuan dengan gerakan Islam, Hamas. Azzam al-Ahma, pejabat senior Fattah yang memimpin kelompok membantah kunjungan pertama sejak 2007 lalu itu dirancang untuk memperkuat kekuasaan Abbas dalam perundingan dengan Israel.
‘’Kami ingin membangun Gazadan wilayah tepi barat. Kami ingin mengakhiri kependudukan Israel,’’ katanya kepada kantor berita resmi Palestina, Wafa, dikutip dari The Guardian.
Kerjasama antara PLO, Pemerintah Palestina dengan Hamas disinyalir akan terbentuk jika Hamas berada dalam payung PLO. Hal ini dilihat dari pernyataan Ketua Hamas, Ismail Haniyeh. ‘’Kita harus menyatukan nasionalitas sehingga kita hanya punya satu pemerintahan, satu agenda politikdan satu sistem,’’ kata Haniyeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika