REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia bakal meneladani Korea Selatan dalam pengembangan teknologi informasi (TI) di sektor transportasi karena permasalahan lalu lintas yang dialami Negara Ginseng tersebut dinilai selaras dengan yang dihadapi Indonesia.
"Tahun 1980-an Korsel menghadapi kondisi masalah lalu lintas seperti kota-kota di Indonesia saat ini," kata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut E.E. Mangindaan, ada beberapa contoh negara yang berhasil menerapkan IT di sektor transportasi seperti Jerman, tetapi pihaknya memilih untuk lebih mencontoh Korsel. Mangindaan memaparkan, Korsel merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan integrasi antar moda dan mengembangkan TI di sektor transportasi adalah Korsel.
"Pemerintah Korsel berhasil membangun model perkotaan ('smart city') yang berbasis ITS melalui kerjasama melalui lintas sektor meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset dan swasta," kata Menhub.
Sebelumnya, Kemenhub menyatakan sektor transportasi di Indonesia saat ini sedang mengalami defisit dan kesenjangan yang besar karena kapasitas saat ini sudah jauh dilampaui permintaan pergerakan penumpang dan barang di Tanah Air.
Siaran pers Kemenhub terkait Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 di Jakarta, Selasa (22/4), defisit antara pergerakan penumpang dan barang bila dibandingkan dengan kapasitas transportasi adalah karena semakin meningkatnya kemajuan perekonomian dan tumbuhnya daya beli masyarakat.
Selain itu, beberapa isu strategis lainnya untuk pembangunan sektor perhubungan mencakup antara lain kependudukan, urbanisasi, kesenjangan wilayah, serta konsumsi energi dalam transportasi. Kemenhub juga menyorot paradoks Pulau Jawa di mana Jawa dengan hanya kurang dari tujuh persen luas daratan nasional, tetapi memiliki konsentrasi sebesar 55 persen dari total penduduk.
Hal itu dinilai bakal menciptakan kompleksitas interaksi penduduk dan transportasi di satu sisi tapi juga membuka peluang investasi di sisi lain. Dengan demikian, transportasi di pulau Jawa harus dibangun secara terintegrasi dengan perekonomian dan banyak pelayanan yang bersifat komersial dapat dibangun oleh investasi swasta.