REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Warga Suriah yang melarikan diri dari negara dilanda perang itu melalui perlintasan tidak resmi akan dilarang mengikuti pemilihan presiden pada bulan depan, kata ketua komisi pemilihan umum Hisham Shaar.

"Warga Suriah yang meninggalkan Suriah secara tidak sah tidak memiliki hak memilih di negara mereka," kata Hisham Shaar seperti dikutip dalam surat kabar pro-pemerintah "Al-Watan" pada Senin.

Sekitar 88 persen pengungsi Suriah, yang terdaftar di Libanon, yang sekarang jadi rumah bagi lebih dari satu juta orang pelarian Suriah, memasuki negara kecil Mediterania itu melalui perlintasan resmi, kata PBB.

Kendati demikian, kebanyakan dari yang melarikan diri ke Turki dan Irak tidak melewati perlintasan yang diawasi pemerintah.

"Undang-undang pemilihan umum memberi kewenangan memilih bagi warga Suriah di luar negeri," kata Shaar.

"Wilayah Suriah terbuka bagi seluruh warga Suriah, yang ingin menggunakan hak pilihnya, terutama bagi yang tinggal di negara tetangga," tambahnya.

Oposisi Suriah dan Barat mengecam pemilihan presiden pada 3 Juni mendatang sebagai "lelucon" dan "parodi".

Pemilihan presiden akan dilakukan, meski perang telah menewaskan lebih dari 150.000 jiwa dalam tiga tahun belakangan dan memaksa hampir setengah rakyat Suriah meninggalkan rumah mereka.

Parlemen Suriah pada Ahad mengumumkan nama empat calon baru bagi pemilihan presiden, kata laporan kantor berita resmi Suriah, SANA.

Mereka adalah Sawsan Haddad, Samir Muala, Mohammad Yasin dan Abdul-Salam Salameh.

Sementara itu, pada Senin, Presiden Bashar al-Assad menyatakan maju dalam pemilihan presiden itu, demikian dilaporkan Reuters.

Ikuti Whatsapp Channel Republika