REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Sejumlah gedung pemerintah Pakistan gelap gulita karena aliran listrik telah dipadamkan. Pemerintah Pakistan terpaksa mencabut aliran listrik ke sejumlah gedung pemerintahan termasuk gedung parlemen, kantor perdana menteri, dan tempat tinggal presiden.

Langkah ini diambil karena pemerintah tak mampu membayar tagihan listrik. 

Menurut Abid Sher Ali, Menteri Energi dan Air yang memberikan pengumuman tersebut pada Selasa, langkah itu diambil untuk menutup tagihan listrik dan memperingatkan semua pelanggan dan perkantoran agar menghemat listrik. 

Dilansir dari Aljazirah, Rabu (30/4), negara tersebut sering kali mengalami pemutusan aliran listrik. Pasalnya, mayoritas warganya tak mampu membayar tagihan listrik mereka. Gedung-gedung pemerintah juga merupakan salah satu pelanggan yang terburuk. 

"Saya telah mengeluarkan perintah bahwa pasokan listrik untuk gedung parlemen dan sekretariat presiden harus diputus segera karena belum membayar tagihan hingga jutaan rupee," katanya. 

Otoritas pembangunan ibukota Pakistan, yang bertanggung jawab atas pembayaran tagihan tersebut, berhutang kepada Perusahaan Energi Listrik Islamabad (IESCO) sebesar 24 juta dolar AS. Sedangkan sekretariat presiden berhutang sebesar 300 ribu dolar AS dan gedung parlemen memiliki tagihan sebesar 200 ribu dolar AS kepada IESCO.

Perdana menteri Pakistan, Nawaz Sharif, berjanji akan mengatasi krisis energi di negaranya saat mengikuti pemilu 2013. Namun, hingga kini pemadaman masih saja terjadi. 

Warga Pakistan juga terpaksa hidup tanpa aliran listrik selama 12-18 jam dalam sehari saat suhu musim panas ekstrem terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika