REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Palestina dan Israel memerlukan mediator alternatif agar tercipta cita-cita perdamaian yang selama 20 tahun lebih diperjuangkan. Direktur the Middle East Programme pada Toledo International Centre for Peace, John Bell, mengatakan mediator alternatif diperlukan menyusul kegagalan peta jalan damai 'baru' yang digagas Menlu AS John Kerry.

"Banyak terjadi perubahan di kedua pihak, baik Palestina maupun Israel. Dengan begitu, dibutuhkan mediator alternatif," kata John dalam ulasannya di Aljazirah, Kamis (1/5).

Ia tidak menyebut negara mana atau lembaga apa yang pantas menjadi mediator alternatif itu. Yang jelas, kata John, dengan adanya mediator alternatif, metode dan solusi damai yang ditawarkan pun akan berbeda.

Kondisi sekarang, menurut dia, tidak memungkinkan menciptakan perdamaian Palestina-Israel hanya dengan cara-cara lama. Hal ini mencakup solusi dua negara dan tidak dilibatkannya Hamas dalam proses perdamaian.

John menuturkan, banyak hal telah berubah baik yang terjadi di Israel maupun Palestina. Di Palestina, jelas John, Hamas terus bangkit dan semakin besar pengaruhnya. Sebaliknya, di Israel semakin tumbuh kelompok dan individu yang peduli hak-hak politik warga.

Permukiman di Tepi Barat semakin meluas sementara Israel semakin menancapkan kukunya di Yerusalem Timur. Padahal, kata John, di kota ini berdiri tempat suci ketiga umat Islam, Masjid Al-Aqsha.

Belum lagi, ia menyebut masalah pengungsi yang semakin memburuk. Sejauh ini, tidak ada solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Solusi dua negara, papar John, sudah tidak relevan lagi. "Diperlukan satu solusi dan metode baru untuk menciptakan perdamaian Palestina-Israel. Juga, mediator alternatif," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika