REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pimpinan oposisi Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yakin jika Partai Keadilan Rakyat (PKR) beserta aliansinya yang disebut Pakatan Rakyat tidak akan pecah lantaran persoalan hukum yang dituduhkan kepadanya.

Ia optimistis jika aliansi tersebut akan terus mendapat dukungan dari rakyat Malaysia ke depannya.“Jika (masalah hukum yang membelit) ini ditujukan untuk melemahkan Pakatan Rakyat, maka saya pikir itu tidak akan terjadi, Insya Allah. Sebab, yang diinginkan rakyat adalah lembaga kehakiman yang bebas dari pengaruh politik dan putusannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun,” kata Anwar kepada ROL saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (2/5).

Pada 2008, Anwar diseret ke meja hijau dengan dakwaan berhubungan seks dengan asistennya. Namun, pengadilan menyatakan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu tidak bersalah.

Selanjutnya, pemerintah Malaysia—yang dikendalikan oleh koalisi Barisan Nasional—mengajukan banding atas kasus tersebut. Beberapa kalangan menilai langkah banding dari penguasa negeri jiran itu hanya untuk menjatuhkan Anwar yang notabene adalah lawan politik mereka.

Pengadilan banding lalu memvonis Anwar Ibrahim dengan hukuman lima tahun penjara pada 7 Maret lalu. Para pendukung Anwar menganggap vonis tersebut bernuansa politis untuk mengakhiri karir politiknya. Pimpinan politik kharismatik berusia 66 tahun itu memang menjadi ancaman bagi Barisan Nasional pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

Pada Pemilu 2013, Pakatan Rakyat berhasil memperoleh 89 dari total 222 kursi di Parlemen Malaysia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pemilu sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika