REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Australia Tony Abbot dipastikan batal datang ke Indonesia. Tadinya, Abbot akan menghadiri open government partnership (OGP) atau konferensi kerja sama untuk pemerintahan yang transparan di Bali pada 6-7 Mei di Bali.
Staf khusus presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia memaklumi ketidakhadiran Abbot dalam acara tersebut. Menurutnya, kepala negara atau kepala pemerintahan tidak selalu bisa menghadiri undangan dari negara lain.
“Kita memaklumi. Ini kan sifatnya konferensi regional dan tidak selalu kepala negara atau kepala pemerintahan bisa memenuhi undangan,” katanya, Senin (5/5). Ia mengatakan, awalnya ada indikasi Abbot bisa hadir dalam acara tersebut. Tetapi, belakangan justru dibatalkan.
Faiz tak mau berspekulasi dengan alasan dibalik ketidakhadiran Abbot di acara tingkat Asia-Pasifik itu. “Pernyataan resminya tidak bisa memenuhi undangan dan berharap pertemuan bisa dilakukan lain kali. Itu yang kita tangkap sebagai statement resmi. Kami tidak mau menukik ke hal lain,” katanya.
Meskipun, sebenarnya ia mengharapkan konferensi OGP bisa menjadi momentum untuk mencairkan suasana antara kedua negara. Terutama sejak kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia mencuat dan membuat hubungan kedua negara menjadi tidak terlalu harmonis.
Biasanya, dalam konferensi yang digelar, tuan rumah mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan pimpinan negara-negara tamu. Jika Australia datang, alokasi waktu pun sudah disediakan. Tetapi, hal tersebut tidak bisa terwujud.
“Sebenarnya, momentum konferensi regional ini bisa dimanfaatkan untuk mempertemukan kedua kepala pemerintahan. Tapi tidak seperti yang dibayangkan karena Abbot tidak bisa datang ke Indonesia,” katanya.