REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott pada Konferensi Regional Asia-Pasifik "Open Government Partnership" (OGP) di Nusa Dua, Bali, 6-7 Mei 2014.
"Yang jelas undangan telah kami berikan kepada semua kepala negara anggota OGP termasuk Pemerintah Australia," katanya seusai mengikuti pembukaan Konferensi OGP di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (6/5).
Marty mengaku kurang tahu apa penyebab ketidakhadirannya pada OGP di Bali tersebut. "Apakah permasalahan anggaran atau penyelesaian pencari suaka di negeranya yang mengharuskan perdana menterinya tidak bisa keluar dari Australia. Tentu permasalahan itu hanya Pemerintah Autralia yang bisa menjelaskan," ujarnya.
Pihaknya hanya hanya berharap pelaksanaan konferensi selama dua hari di Pulau Dewata itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun pihaknya tidak menepis bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dengan Pemerintah Autralia yaitu terkait enam langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan Australia pascapenyadapan.
Selanjutnya masalah para pencari suaka yang memasuki wilayahnya dengan pendekatan yang komprehensif. "Apa yang dilakukan pihak Australia sekarang ini jelas-jelas bertentangan dan mengingkari semua prinsip komprehensif dalam penanganan pencari suaka. Australia bersikap seolah-olah bisa melimpahkan begitu saja masalahnya ke negara tetangganya," katanya.
Marty mengatakan, penanganan pencari suaka merupakan masalah yang sifatnya bukan saja bilateral, melainkan juga regional, bahkan global. Oleh karena itu, semua negara berkepentingan untuk berkomunikasi dengan seluruh mitra-mitranya di berbagai kawasan tentang pentingnya untuk tetap menyelesaikan masalah para pencari suaka secara komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
