REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia meminta otoritas di Ukraina segera menyelidiki kekerasan yang memakan korban jiwa di Odessa dan Donetsk.
Hal tersebut disampaikan kementerian dalam pernyataannya kepada Republika, Rabu (7/5), menanggapi pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay mengenai perkembangan di Ukraina.
Selasa, Pillay menyampaikan kekhawatiran mendalam atas penyebaran kekerasan di Ukraina yang mengakibatkan meningkatnya jumlah korban dan kehancuran. Dia menyoroti tragedi yang akhir-akhir ini terjadi di Odessa yang telah menewaskan lebih dari 40 orang.
Pillay mendesak Kiev menjamin sepenuhnya agar semua operasi polisi dan militer disesuaikan dengan standar internasional. Dia juga menekankan polisi harus menjaga semua pengunjuk rasa tanpa melihat pandangan politiknya.
Hal utama, yaitu agar pemerintah Ukraina dengan langkah-langkah sendiri memberi contoh baik dalam pemenuhan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak semua warga negaranya. Terutama rakyat yang berbahasa Rusia.
"Kami setuju pendapat Komisaris Tinggi perlunya dialog nasional yang komprehensif yang bertujuan segera meredakan ketegangan dan menghentikan kekerasaan," kata kementerian dalam pernyataannya.
Pillay secara tegas mengutuk serangan dan penganiayaan terhadap para wartawan di Ukraina. Dia menuntut agar kebebasan pers dijamin di negara itu. Dia juga menyerukan para wartawan agar menjaga objektivitas dan tidak memecah persatuan.
Kementerian menyatakan otoritas Ukraina yang tidak sah dengan bantuan pelindung Baratnya secara diam-diam dan terus-menerus telah melanggar norma HAM yang umum diakui.
"Kami menyerukan pemerintah di Kiev yang de-facto itu segera menghentikan kekerasaan melawan rakyatnya sendiri dan mengambil tindakan-tindakan konkrit untuk mulainya rekonsiliasi masyarakat Ukraina," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika