REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Massa pendukung Rusia di Ukraina timur menyatakan tak akan menangguhkan pelaksanaan referendum kemerdekaan yang dijadwalkan pada Minggu mendatang. Dilansir dari BBC, keputusan tersebut diambil setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak penundaan referendum untuk melakukan dialog dengan pemerintahan Kiev. 

Jutaan surat suara pun telah disiapkan untuk referendum itu. Para separatis sempat akan membahas langkah selanjutnya setelah Putin mendesak mereka untuk menangguhkan referendum.

Sebelumnya, Putin mengatakan pemilu Ukraina merupakan sebuah langkah yang baik. Meskipun begitu, pemilu tersebut, lanjutnya, akan sia-sia apabila warga Ukraina tak yakin apakah hak-haknya akan tetap dilindungi setelah pemilu usai. Moscow pun berkali-kali menyatakan akan melindungi hak etnis Rusia di selatan dan timur Ukraina.

Pemerintah Ukraina mengatakan akan melanjutkan operasi anti-terornya tanpa menghiraukan keputusan pemberontak. Pada Kamis lalu, dewan keamanan nasional Ukraina menyatakan operasi militer akan tetap berlanjut.

“Operasi konterteroris akan tetap berlanjut dan mengabaikan keputusan yang diambil oleh kelompok teroris di Donetsk,” kata sekretaris dewan Andriy Parubiy. 

Pihak Ukraina juga telah menolak tuntutan para separatis untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta mengerahkan pasukannya merebut kembali gedung-gedung pemerintahan yang diduduki. Gedung Putih menyebut referendum yang akan digelar oleh para separatis Ukraina merupakan langkah illegal dan tidak sah. Pun, AS menyarankan agar referendum tersebut sebaiknya dibatalkan daripada hanya ditunda. 

AS dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah warga Rusia dan sejumlah perusahaannya. Mereka pun mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia apabila membantu meredakan kekerasan di Ukraina timur. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika