REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Pembuangan bahan kimia yang diduga digunakan untuk senjata, dari Suriah terhambat, Kamis (8/5). Sekitar 16 kontainer terakhir yang berisi bahan kimia berbahaya tertahan di area dekat Damaskus. Area ini merupakan daerah perebutan yang tidak bisa diakses.
Ketua misi bersama PBB dan Organisasi Larangan terhadap Senjata Kimia, Sigrid Kaag meminta pihak berwenang meleluasakan akses agar kontainer itu bisa dibawa ke pelabuhan Latakia. Ia meminta perlindungan militer atau pasukan bersenjata untuk melindungi bawaan dari krisis di perjalanan. Di Latakia, kapal Norwegia dan Denmark telah menunggu muatan tersebut untuk diserahkan pada angkatan laut AS dan dihancurkan.
Kaag mengatakan pada kantor berita AP, 16 kontainer yang berarti hanya delapan persen dari persediaan bahan kimia Suriah itu mengandung zat yang bisa mematikan syaraf. Ia mengatakan butuh waktu sekitar seminggu untuk mengepak bahan-bahan paling berbahaya itu ke lima kontainer. Sementara bahan kimia yang kadar bahayanya lebih rendah ditempatkan dalam 11 kontainer lain.
Kontainer itu dibawa dalam konvoi kendaraan. Sehingga meningkatkan resiko hambatan untuk mencapai Latakia. Ia meminta gencatan senjata di sepanjang perjalanan kontainer menuju pelabuhan.
Sementara, bahan-bahan kimia yang berada di dua situs lain sekitar pangkalan udara telah diambil alih oleh kelompok oposisi.
''Bahan-bahan itu sekarang sudah dirampok dan tidak ada di dua lokasi itu,'' katanya. Kaag mengatakan, bahan-bahan kimia di daerah lain juga harus dijaga militer agar tidak diambil pihak tak bertanggungjawab.
Pemerintah Suriah dilaporkan memindahkan beberapa bahan kimia dari satu basis di salah satu basis udara yang dikenal sebagai site 2. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan. Namun, bahan-bahan itu juga belum bisa diangkut untuk dibuang.
Pembuangan bahan kimia ini merupakan salah satu kesepakatan antara pemerintah Suriah dengan PBB juga organisasi terkait untuk menghancurkan segala bahan kimia di Suriah. Pasalnya, keberadaan bahan-bahan itu meningkatkan resiko penggunaannya sebagai senjata perang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika