Jumat 09 May 2014 13:43 WIB

Kaum Difabel Australia Khawatirkan Dana Pensiun

Red:
abc news
abc news

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pendukung kelompok difabel Australia khawatir atas perubahan dana pensiun untuk kelompok ini pada APBN yang akan diajukan minggu depan. Pasalnya, dalam perubahan tersebut akan berpotensi mempercepat mereka yang rentan jatuh pada kemiskinan.

Pemerintah sedang mengkaji ulang pembayaran dana untuk penghematan anggaran seiring langkah-langkah di bidang lain. Termasuk retribusi utang dan meningkatkan pajak bahan bakar.

Pensiunan dari kelompok difabel berharap saat ini, penerima yang lebih muda untuk dites secara medis dan mereka khawatir akan ada perubahan indeksasi (pendataan) tingkat pertumbuhan pensiunan. Pemerintah menolak untuk menjelaskan perubahan apa yang ada di anggaran, tapi kabarnya saat ini tidak ada insentif bagi penerima untuk memasuki dunia kerja.

CEO Disability Advocacy Network Australia, Mary Mallet mengatakan setiap tambahan pengetatan akan tidak adil bagi orang-orang yang telah berjuang.

"Orang-orang berada pada tingkat pengambil kebijakan tentang apa yang harus ada atatu tidak dalam anggaran sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang ada pada tingkat pendapatan terendah," katanya.
 

Mallet berpendapat setiap pensiunan difabel yang kembali bekerja harus diberi pelatihan dan dukungan, kalau tidak mereka akan tergantung dari santunan.

'Dengan menghilangkan kaum difabel dari penerima dana pensiun dan menempatkan mereka pada pembayaran yang lebih rendah seperti (yang dilakukan) Newstart, membuatnya hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan," katanya, baru-baru ini.

'Mereka tidak bisa mendapat jaring keamanan dan saat bersamaan tidak menyediakan kesempatan bagi orang-orang yang bisa membantu mereka kembali bekerja."

Presiden People With a Disability, Craig Wallace setuju bahwa harus ada fokus untuk pengadaan lapangan kerja.

Dan ia mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa mempertimbangkan perubahan sebelum dibukanya ulasan yang lebih luas mengenai sistem kesejahteraan dari Patrick McClure.

"Kami belum melihat laporan interim dari ulasan McClure yang berarti menyediakan pendekatan berbasis metode dan bukti," ujarnya.

Menteri Pelayanan Sosial, Kevin Andrews mengatakan langkah-langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak akan mengesampingkan kelompok tertentu di masyarakat.

"Langkah-langkah yang bila anda lihat di anggaran secara keseluruhan pada Selasa malam mendatang merupakan salah satu yang terbaik dari seluruh kementrian," katanya.

'Ini sebuah permulaan dari proses reformasi. Kami sudah baca laporan McClure, reformasi (sistem) kesejahteraan yang akan datang dan menunggu lebih dari enam bulan, dan itu berkaitan dengan isu struktural pada desain sistem kesejahteraan di Australia", jelasnya.

"Langkah-langkah ini harus kita lakukan, kalau tidak, sebagaimana saya katakan, keluarga di masa depan akan lebih menderita bila kita tidak mengambil langkah-langkah yang bijaksana saat ini."

Andrews mengatakan banyak orang dari 800 ribu orang penerima dana pensiun difabel memiliki kemampuan untuk bekerja tapi masih terlalu kecil insentifnya.

"Hampir selalu saja ada kelompok yang belum mengakui kemampuan atau kapasitas seseorang," ucapnya.

"Sudah jelas dikatakan, bila anda berkualitas, kami masukkan anda dalam pembayaran. Ini semacam aturan dasar dan lupakan untuk sisa hidup anda, lebih kurang, atau hingga anda memenuhi kualifikasi pensiun di usia pensiun.

Selain dari dana pensiun untuk kelompok difabel, uji pendapatan yang lebih ketat sepertinya akan ada untuk manfaat pajak keluarga yang akan digabung dalam satu pembayaran.

Maree O'Halloran dari National Welfare Rights Ntework mengatakan pembayaran harus ditargetkan kepada kelompok berpendapatan rendah yang tidak selalu bisa berkontribusi untuk dana perbaikan anggaran

"Setiap orang yang tinggal di negara ini harus bisa memberi kontribusi," ucapnya. "Mungkin tidak mesti kontribusi finansial. Mungkin kontribusi ke masyarakat melalui kepedulian dan sukarelawan".

Dia menambahkan bahkan dalam anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan (dana) santunan.

Hanya 250 dolar per minggu untuk satu orang dewasa dan (jumlah) ini yang harus dipertimbangkan OECD, kelompok usaha, serikat-serikat, dan Komisi Australia untuk Layanan Sosial--kami sudah katakan kepada pemerintah untuk meningkatkan jumlah pemmbayaran itu.

"Mungkin ini harapan yang terabaikan, tapi kami akan terus mendesakkannya," ujarnya.

Andrew mengatakan pembayaran saat ini sangat sulit bagi orang-orang yang untuk biaya hidup dan akan dipertimbangkan sebagai bagian dari ulasan McClure.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement