REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Pemerintah Indonesia berharap pihak-pihak yang bertikai di Thailand mengutamakan semangat rekonsiliasi dan dapat segera mencapai titik temu dalam waktu dekat.
"Kami mengikuti dengan seksama dan penuh keprihatinan situasi yang berkembang di Thailand, kami mengharapkan semangat rekonsiliasi dan semangat mencari titik temu bersama bisa dikedepankan dan dicapai dalam waktu dekat," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Myanmar, Sabtu (10/5).
Ditemui di sela-sela Pertemuan Puncak ke-24 ASEAN di Myanmar International Convention Center, Nay Pyi Taw, Menlu mengatakan bahwa situasi terakhir yang terjadi di Thailand mengakibatkan pemimpin negara itu tidak dapat menghadiri pertemuan tahunan tingkat pemimpin negara Asia Tenggara.
Ia menyebutkan Thailand telah mengirimkan utusan khusus untuk mewakili pemerintah dalam pertemuan bersejarah di Myanmar kali ini.
"Yang kami ketahui deputi perdana menteri (yang mewakili)," kata Menlu tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara rutin menyelenggarakan pertemuan puncak tingkat pemimpin negara setiap tahun yang diikuti sepuluh pemimpin negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Sementara itu laporan media menyebutkan para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand pada Jumat (9/5) menuju ke berbagai lokasi di ibu kota Bangkok sebagai awal dari "pertempuran terakhir" yang dijanjikan untuk menggulingkan pemerintah sementara dan mewujudkan reformasi sebelum pemilihan umum.
Pemimpin unjuk rasa, Suthep Thaugsuban, yang memimpin salah satu aksi di Gedung Pemerintah yang telah ditutup selama berbulan-bulan, mengatakan akan menunggu Perdana Menteri sementara baru Niwatthamrong Boonsongpaisarn, atau anggota kabinet lain untuk melakukan pembicaraan.
Ribuan warga Bangkok Jumat turun ke jalan menuntut pembubaran pemerintah sementara, penundaan pemilihan umum, dan reformasi untuk mengakhiri pengaruh keluarga Shinawatra.
Pemerintah sementara di Thailand terbentuk setelah pengadilan tinggi memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari jabatannya terkait dugaan korupsi.
Pemerintah baru tersebut berencana untuk mengadakan pemilihan umum pada 20 Juli.
Thaksin dan keluarganya digambarkan oleh kelompok oposisi sebagai tokoh kapitalis yang korup. Namun Thaksin di sisi lain juga merupakan tokoh yang sangat populer di kalangan masyarakat pedesaan saat menjabat sebagai perdana menteri pada 2001 sampai 2006.
Thaksin saat ini berada di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara yang diputuskan pada 2008 karena dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.
Pada saat yang bersamaan puluhan ribu pendukung Yingluck sedang menuju ke Bangkok untuk berunjuk rasa pada Sabtu (10/5).
Mereka berharap pemerintahan sementara Thailand dapat memenangi pemilihan umum dan mengembalikan partai milik keluarga Shinawatra ke kursi kekuasaan.
Potensi bentrokan antara kelompok pendukung keluarga Shinawatra dan oposisi semakin dikhawatirkan terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika