REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Dua kelompok yang bertikai di Sudan Selatan sepakat menandatangani kesepakatan damai. Penandatanganan itu untuk mengizinkan pengiriman bantuan pangan bagi penduduk setempat yang dikhawatirkan kelaparan.
Toby Lanzer, pejabat senior PBB di kawasan mengatakan jalan dan sungai harus dibuka bagi bantuan darurat.
PBB memperkirakan lima juta penduduk sangat memerlukan bantuan kemanusiaan.
Selain penghentian permusuhan segera, kesepakatan terbaru memuat pembentukan pemerintahan sementara menjelang penyusunan undang-undang dasar baru dan pemilihan umum.
Kelompok yang bertikai menandatangani persetujuan di ibukota Etiopia, Addis Ababa, hari Jumat, setelah dilakukan pertemuan langsung pertama sejak konflik terjadi bulan Desember.
Rincian kesepakatan masih dibicarakan, sehingga para pejabat memperingatkan perdamaian yang sebenarnya kemungkinan baru akan terjadi kemudian.
Presiden Klik Sudan Selatan, Salva Kiir, dan pemimpin pemberontak Riek Machar menyepakati pakta hari Jumat 9 Mei setelah terjadinya konflik selama lima bulan yang menyebabkan 1.500.000 pengungsi.
Persetujuan kedua ini mulai berlaku hari Sabtu. Kesepakatan sebelumnya, pada bulan Januari, dilanggar beberapa hari kemudian. Kedua belah pihak saling menuduh memulai pertempuran kembali.
Sudan Selatan adalah negara terbaru dunia, di samping juga salah satu yang termiskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika