REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia mendukung upaya Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik horizontal, termasuk kasus etnis Rohingya.

"Masalah Rohingya, pascakunjungan kami Januari 2013 lalu, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan satu juta dolar AS untuk membangun sekolah di dua komunitas yang mengalami konflik," kata Menlu Marty Natalegawa di Nay Pyi Taw, Sabtu, seusai menandatangani perjanjian bilateral bebas visa bagi pemegang paspor biasa.

Menurut Menlu, Indonesia telah membangun empat sekolah di Negara Bagian Rakhine.

"Menurut informasi dari Dubes, kita sudah membangun empat sekolah di komunitas Rakhine State untuk meningkatkan semangat rekonsiliasi mereka semua," kata Menlu.

Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pengungsi dari etnis Rohingya ditemukan terdampar di perairan Indonesia. Jumlah para pengungsi itu yang tidak sedikit sempat memunculkan kekhawatiran di kawasan tentang situasi mereka.

Etnis Rohingya merupakan warga minoritas di Negara Bagian Rakhine dan acap disebut sebagai bukan warga asli Myanmar.

Pada kesempatan itu Menlu juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Myanmar memiliki hubungan yang sangat baik merujuk pada perspektif sejarah kedua negara.

"Negara yang sama-sama melakukan proses transisi demokratis, ada rasa yang comfortable untuk berbagi pengalaman, permasalahan bersama," katanya.

Untuk mendorong kerja sama antar kedua negara, Pemerintah Indonesia dan Myanmar menyepakati perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor biasa/hijau.

Penandatanganan perjanjian itu diharapkan dapat mendorong hubungan antar individu di kedua negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika