REPUBLIKA.CO.ID, DONETSK -- Separatis pro Rusia di Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk dan Luhansk telah 'memerdekakan diri' dari pemerintahan Ukraina, Senin (12/5). Mereka mengklaim telah menjadi negara independen dengan nama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.
Dengan demikian, mereka menyatakan tidak akan mengikuti pemilihan umum Presiden Ukraina yang akan diselenggarakan pada 25 Mei mendatang. Baik Donetsk maupun Luhansk, sama-sama sepakat tidak akan mengizinkan pemilu presiden diselenggarakan di daerah kedaulatan mereka.
''Kami, orang-orang Republik Rakyat Donetsk, berdasarkan hasil referendum 11 Mei 2014, menyatakan bahwa selanjutnya Republik Donetsk Rakyat akan dianggap sebagai negara berdaulat,'' kata Denis Pushilin, ketua pemerintah separatis.
Deklarasinya disambut tepuk tangan meriah. Ia juga mengatakan rakyat Donetsk selalu menjadi bagian dunia Rusia. Baginya, tambah Pushilin, sejarah Rusia adalah sejarah mereka.
Referendum di Donetsk berhasil mengumpulkan 89 persen suara sementara di Luhansk sebanyak 96 persen. Gubernur Luhansk Valery Bolotov telah menyatakan wilayahnya sebagai Republik Rakyat Luhansk. ''Para pemilih telah menentukan jalan hidup mereka dengan menjadikan Luhansk negara independen,'' kata dia.
Sementara perdana menteri sementara Ukraina Arseniy Yatsenyuk tetap tidak mengakui referendum Ukraina Timur. Ia mengatakan pemerintah akan mengadakan dialog nasional dengan pemimpin wilayah timur, tengah, barat dan lainnya. ''Agendanya termasuk perubahan konstitusi untuk memberi kekuatan lebih di daerah,'' katanya.