REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Presiden Nigeria Goodluck Jonathan meminta parlemen negaranya untuk memperpanjang status darurat selama enam bulan. Status darurat ini di tiga negara bagian timur laut yang terpecah karena kekerasan kelompok Islam garis keras.
"Dengan hormat, saya meminta para senator terhormat untuk mempertimbangkan dan menyetujui, melalui resolusi, perpanjangan penetapan status darurat di negara bagian Adamawa, Borno, dan Yobo selama enam bulan terhitung sejak berakhirnya status saat ini," tulis Jonathan dalam surat yang dilihat oleh AFP, Selasa (13/5).
Permintaan Jonathan, yang telah secara luas diperkirakan sebelumnya, muncul pada puncak malam peringatan pertama deklarasi status darurat selama enam bulan yang dirancang untuk mengendalikan ancaman yang dilancarkan para pejuang dari kelompok Boko Haram.
Langkah-langkah khusus yang disetujui pada 14 Mei 2013 itu menetapkan peningkatan gelombang pasukan ke wilayah tersebut serta upaya-upaya untuk menghentikan rencana serangan seperti memotong jaringan telepon genggam.
Prakarsa itu pada awalnya tampak berhasil yaitu ketika para gerilyawan berhasil didesak keluar dari pusat-pusat kota.
Namun, serangan terus berlanjut dan bahkan meningkat di daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau, terutama di negara bagian Borno di daerah-daerah perbatasan. Di wilayah seperti itu, Boko Haram tampaknya bisa melakukan penyerangan.
Para anggota parlemen sepakat menyetujui permintaan perpanjangan status darurat selama enam bulan berikutnya pada 7 November tahun lalu setelah Jonathan mengatakan ancaman tidak dapat dibendung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
