REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris David Cameron pada Rabu (14/5) bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Downing Street guna membahas proses perdamaian Palestina-Israel.
"Presiden Abbas menjabarkan rencananya bagi Pemerintah Palestina yang baru dan terdiri atas kaum teknokrat, menyampaikan komitmen pada prinsip Kuartet, termasuk tanpa kekerasan dan pengakuan bagi Israel," kata juru bicara Downing Street di dalam satu pernyataan setelah pertemuan tersebut.
Abbas juga menyampaikan kesediaannya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian dengan Israel dan harapannya bahwa itu dapat dicapai secara cepat, kata juru bicara tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
Cameron mendesak dicapainya kemajuan ke arah terwujudnya kelanjutan cepat pembicaraan perdamaian, yang tetap "menjadi satu-satunya jalur yang layak bagi penyelesaian langgeng".
"Perdana Menteri itu kembali menyampaikan dukungan kami bagi penyelesaian dua-negara dan dukungan Inggris bagi Pemerintah Otonomi Palestina," tambah juru bicara tersebut.
Cameron juga menyampaikan keinginannya untuk membangun kemajuan ekonomi di Wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat Sungai Jordan, kata pernyataan itu.
Pertemuan antara Abbas dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry juga dijadwalkan diadakan pada Kamis di London, guna menilai jalur proses perdamaian Palestina-Israel, kata menteri Urusan Luar Negeri Palestina Riad Al-Maleki, Selasa (13/5).
Abbas dan Kerry dijadwalkan bicarakan alasan yang mengakibatkan kegagalan pembicaraan perdamaian dan membahas kemungkinan dilanjutkannya perundingan perdamaian, tambah Al-Maleki.
Israel membekukan perundingan perdamaian yang diperantarai AS dengan Palestina lima hari sebelum pembicaraan itu dijadwalkan secara resmi berakhir sebagai reaksi atas kesepakatan perujukan yang ditandatangani pada 23 April oleh Faksi Fatah, pimpinan Abbas, dan penguasa Jalur Gaza, HAMAS.
Setelah penandatanganan kesepakatan perujukan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel takkan berunding dengan Pemerintah Palestina kecuali Pemerintah Palestina mengakui negara Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika