REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), Jumat (16/5), menyeru semua pihak agar menjamin kebebasan bergerak tanpa halangan bagi pekerja PBB dan kemanusiaan, kata seorang juru bicara PBB.

UNMISS menyatakan patrolinya dihentikan di Bentiu, bagian utara Sudan Selatan, Kamis (15/5), oleh Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan diminta kembali ke pangkalannya kendati patroli tersebut sudah menerima ijin.

Satu patroli lain juga dihentikan di jalan menuju Kota Kecil Mayom, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan dalam satu taklimat harian di Markas PBB, New York.

"Misi tersebut prihatin dengan pelanggaran ini atas Status Kesepakatan Pasukan, yang ditandatangani oleh Misi itu dan Pemerintah Sudan Selatan. Kesepakatan tersebut menyeru semua pihak agar memberi kebebasan bergerak tanpa halangan bagi pekerja PBB dan kemanuisaan sehingga mereka dapat terus melaksanakan pekerjaan mereka," kata Dujarric, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Misi itu juga prihatin sehubungan dengan kerusuhan yang dilaporkan di sekitar lokasi perlindungan sipil di Bentiu, tempat sebanyak 23.000 warga sipil ditampung.

UNMISS sekali lagi mendesak kedua pihak agar segera melaksanakan "Kesepakatan untuk Menyelesaikan Krisis di Sudan", termasuk dihentikannya permusuhan dan tindakan provokasi.

Kesepakatan tersebut ditandatangai pada 9 Mei di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, oleh Preisden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan presiden Riek Machar, yang pendukung mereka telah mengobarkan pertempuran lima-bulan sehingga membuat ratusan warga sipil kehilangan tempat tinggal dan kedua pihak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika