REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Akibat penahanan ketua partainya, Partai Umma membatalkan pembicaraan nasional yang diselenggarakan oleh presiden. Padahal pembicaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara partai politik Sudan menjelang pemilu presiden dan parlemen tahun depan, khususnya terhadap penanganan Darfur.
“Partai Umma telah memutuskan akan menghentikan dialog dengan Partai Kongres Nasional, partai berkuasa, dan meminta pembebasan Sadiq al-Mahdi,” kata Sekjen Umma, Sarah Naqdallah.
Dengan penahanan Sadiq al-Mahdi, kata dia, rezim telah menarik janjinya terkait dialog dan kembali ke titik awal. "Partai Umma menyerukan kepada para pendukungnya untuk mengungkapkan penolakkannya secara damai,” lanjutnya.
Penahanan itu pun memicu aksi unjuk rasa dari para pendukungnya. Asisten pribadi al-Mahdi dan manajer kantornya, Mohamed Zaki, mengatakan dua petugas keamanan datang ke kantor al-Mahdi, di rumahnya di Khartoum, pada pukul 8:45 malam hari. Mereka pun membawanya tanpa memberikan alasan apapun.
Seorang pengamat mengatakan usulan presiden untuk menggelar pembicaraan nasional tersebut mungkin saja merupakan taktik awal. “Mungkin langkah yang dilakukan partai berkuasa tentang dialog tidaklah serius, dan meninggalkan pertanyaan. Bagaimana anda dapat menahan sisi lainnya yang ingin anda ajak dialog?” kata pengamat politik Khaled al-Tujani.
Sementara itu, para diplomat Barat dan aparat keamanan Sudan memperkirakan ribuan orang telah tewas dalam kerusuhan antara pendukung dan pemberontak pemerintah di Darfur sejak Maret lalu. Pihak oposisi pun telah menyalahkan pasukan pemerintah karena telah menyerang warga sipil di wilayah tersebut.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB juga menyalahkan Khartoum karena telah menghalangi kerjasama pasukan PBB dan Uni Afrika yang dikenal sebagai UNAMID. Pada Maret, Amerika Serikat mengatakan para warga sipil telah diteror, dibunuh, dan diusir meskipun pasukan misi penjaga perdamaian telah hadir di wilayah tersebut.
Ketertiban dan hukum telah dilanggar di wilayah tersebut, dimana mayoritas suku Afrika membentuk pasukan bersenjata pada 2003 melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Arab di Khartoum dan dituduh telah melakukan diskriminasi terhadap mereka.
UNAMID telah dikerahkan sejak 2007. Berdasarkan data PBB, konflik di Darfur ini telah menewaskan sekitar 300 ribu orang dan membuat sekitar dua juta orang mengungsi. Bashir telah berupaya mempertahankan kekuasaannya dalam menghadapi krisis ekonomi Sudan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika