REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Juru bicara partai oposisi Korea Selatan Park Kwang-on mengatakan rencana pembubaran pantai memberikan kesan pemerintah melempar semua tanggung jawab atas tenggelamnya kapal Sewol kepada penjaga pantai.
"Diagnosis (masalah) tidak cukup dan cara mengatasinya tidak memadai," katanya.
Rencana presiden itu membutuhkan persetujuan parlemen. Park mengatakan dia juga akan mendorong dibuatnya undang-undang terpisah yang ditujukan untuk membasmi kolusi dan korupsi antara birokrat dan sektor sipil
Menurut Park, sudah menjadi tradisi bagi pejabat yang telah pensiun untuk bekerja di Asosiasi Perkapalan Korea (Korea Shipping Association) yang mengawasi masalah keselamatan kapal. Bencana tersebut mengekspos kelalaian negara atas keselamatan penumpang.
Kegagalan regulasi tampaknya memungkinkan feri itu berangkat dengan muatan kargo lebih banyak dari ynag seharusnya.
Pakar politik dari Pusan National University di Korsel Robert Kelly mengatakan pidato Park tersebut mungkin bertentangan dengan pendukung politiknya yang besar di komunitas bisnis. Dia menyebut Park berani karena secara terang-terangan menyalahkan kolusi dan mafia birokrasi.
"Mari kita lihat apakah dia memiliki tekad untuk mengatasinya dan serius melakukan penuntutan," kata dia dalam surat elektronik.
Lebih dari satu bulan setelah tenggelamnya kapal tersebut, 286 mayat telah ditemukan, tetapi 18 lainnya masih hilang. Sebanyak 172 orang, termasuk 22 dari 29 awak kapal selamat.
Pekan lalu, jaksa mendakwa 15 awak kapal yang bertugas menavigasi kapal. Empat di antaranya dikenai tuduhan pembunuhan.
Kapten kapal Kapten Lee Joon-seok awalnya mengatakan kepada penumpang untuk tetap berada di kabin mereka. Setengah jam kemudian dia mengeluarkan perintah evakuasi, tapi tidak diketahui apakah pesannya disampaikan kepada penumpang.
Kepala perusahaan yang mengoperasikan feri Chonghaejin Marine Co Ltd dan empat karyawan perusahaan juga telah ditangkap. Pihak berwenang menduga penyimpanan yang tidak tepat dan kelebihan muatan kargo mungkin telah menyebabkan kecelakaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika