REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand yang diperangi tidak diajak konsultasi oleh militer sebelumnya mengenai deklarasi darurat militer, tetapi masih berkuasa, kata kepala penasihat keamanan Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan.
"Pemerintah sementara masih ada dengan Niwattumrong sebagai perdana menteri sementara. Semuanya normal kecuali militer bertanggung jawab untuk semua masalah keamanan nasional," kata Paradon Pattanatabut kepada AFP.
Deklarasi tentara Thailand pada Selasa dirancang untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban, bukan kudeta, kata Agence France-Presse (AFP) mengutip pengumuman TV yang dikelola militer.
Sebelumnya, media mengutip pernyataan militer yang dikeluarkan di Bangkok bahwa pihaknya telah mendeklarasikan darurat militer setelah enam bulan protes-protes anti-pemerintah dan krisis politik di negara itu hingga kini masih terus berlanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
