REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana menteri sementara Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan pada Selasa mendesak militer bertindak sesuai dengan konstitusi.
Desakan tersebut merupakan pernyataan resmi pertamanya sejak militer memberlakukan darurat militer.
"Setiap tindakan harus mengikuti jalur damai, tanpa kekerasan, diskriminasi dan atas dasar kesetaraan berdasar aturan hukum," kata pernyataan tersebut. Ditambahkannya bahwa "militer harus bertindak berdasar konstitusi".
Pihak militer tidak berkonsultasi dengan pemerintah sebelum memberlakukan darurat militer pada Selasa pagi, sebuah langkah yang disebutnya sebagai "bukan kudeta" namun bertujuan untuk memulihkan ketertiban ditengah kekhawatiran akan meluasnya kekerasan politik.
Niwattumrong menggantikan perdana menteri Yingluck Shinawatra setelah ia disingkirkan melalui putusan pengadilan yang kontroversial pada 7 Mei.
Pemerintahan sementara ini juga goyah karena pengunjuk rasa anti-pemerintah mencari dukungan dari senat Thailand untuk menggesernya dan menunjuk perdana menteri baru.
Menurut para kritikus, senat Thailand tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan langkah tersebut.
Niwattumrong menginginkan dilakukannya pemilihan umum untuk segera menamatkan krisis politik Thailand yang sudah berjalan hampir tujuh bulan.
Para pengamat mengatakan partai berkuasa Peau Thai diperkirakan akan memenangi pemilu.
Sementara para pengunjuk rasa meminta dilakukannya reformasi sebelum pemilu digelar untuk mengakhiri dominasi Thaksin, saudara lelaki Yingluck, dalam politik Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika