REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengungkapkan, banyak hal yang perlu didorong untuk memperbaiki perekonomian nasional. Masalah birokrasi dan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang sampai hari ini belum juga terselesaikan.

"Banyak birokrasi yang membuat tidak efisien. Hal ini mempengaruhi daya saing," ujar Franky kepada Republika, Selasa (20/5).

Birokrasi memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pelaku usaha. Birokrasi yang sulit dan berbelit akan membuat kinerja pelaku usaha terhambat.

Ditambah, pertumbuhan pegawai negeri sipil (PNS) yang cukup signifikan. Pada 2013, jumlah PNS mencapai 17 juta orang atau 15,4 persen dari total penduduk. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan 2005 yang hanya 12,3 persen.

"Tapi penambahan PNS karena bertambahnya daerah otonomi tidak menjadikan daerah lebih produktif," kata Franky.

Padahal, jumlah PNS adalah ketiga terbanyak setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pergeseran ini tidak memberi banyak arti bagi ekonomi nasional.

Infrasktruktur bukan isu baru sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Franky mengatakan, infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah terutama di wilayah Timur. Buruknya infrastruktur akan menghambat investasi di Indonesia.

Secara umum Franky melihat ekonomi nasional sedang berada dalam kondisi stagnan. Selain faktor eksternal, mandeknya perekonomian juga disebabkan oleh kebijakan dalam negeri yang ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan. "Pembatasan aturan membuat perekonomian menunjukkan kecenderungan stuck," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika