REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Lebih dari sepertiga penduduk Sudan Selatan atau sekitar empat juta orang terancam kelaparan hingga akhir tahun ini akibat kemelut di negara termuda di dunia itu.

Bentrokan pemberontak dengan pasukan pemerintah menghancurkan pasar dan memaksa rakyat meninggalkan ternak serta ladang mereka, kata petugas bantuan kemanusiaan.

"Kami kehabisan waktu. Para petani seharusnya menanam tanaman mereka sekarang," kata Valerie Amos, koordinator bantuan kemanusiaan PBB dalam konferensi pendonor di Oslo, Selasa (19/5) waktu setempat.

"Jika tidak, dan jika peternak tidak bisa membawa ternaknya ke padang rumput, mereka akan kehabisan makanan," katanya.

Kekerasan meletus di negara penghasil minyak itu pada Desember menyusul perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.

Ribuan orang tewas dalam kekerasan berlatar belakang etnis itu, yang seringkali menghadapkan warga suku Dinka asal Presiden Kiir melawan suku Nuer yang merupakan suku asal Machar.

Kedua tokoh yang mendapat tekanan dari Barat maupun dari kawasan untuk mengakhiri konflik itu, menandatangani gencatan senjata awal bulan ini.

Namun kesepakatan itu tidak bertahan lama dan asisten direktur eksekutif Badan Pangan Dunia (WFP) Elisabeth Rasmusson mengatakan ia mendapat laporan adanya bentrokan baru di kota Malakal pada Senin malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika