REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Saling lempar opini mewarnai ketegangan antara Cina dan Vietnam. Sayangnya opini ini tidak menyiaratkan upaya damai.

Pernyataan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung mencerminkan hal itu. Di Manila, usai bertemu koleganya, Presiden Filipina, Benigno Aquino, Dung mengatakan langkah Cina menempatkan anjungan minyak di Laut Cina Selatan merupakan ancaman bagi perdamaian. Cina, kata Dung, seharusnya mendapat kecaman komunitas internasional atas aksinya itu.

"Dengan situasi di Laut Timur, Presiden dan saya memiliki keprihatinan mendalam terkait situasi yang sangat berbahaya saat ini yang disebabkan oleh berbagai aksi Cina yang melanggar hukum internasional," kata Dung yang berdiri di samping Aquino di istana presiden, seperti dilansir AFP, Rabu (21/5).

"Secara khusus, langkah ilegal Cina menempatkan anjungan minyak Haiyang 981 dan pengerahan kapal-kapal patroli untuk melindungi anjungan... sangat serius mengancam perdamaian, stabilitas, keamanan laut dan keselamatan serta kebebasan navigasi di Laut Timur," katanya.

Vietnam menyebut nama Laut Timur merujuk pada Laut China Selatan, yang diduga mengandung cadangan minyak dan gas melimpah. Cina mengklaim hampir semua wilayah perairan tersebut termasuk wilayah di dekat pantai-pantai negara tetangganya.

Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia serta Taiwan saling klaim sebagian dari perairan itu, dan sengketa yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini merupakan pemicu potensial terjadinya konflik.

Ketegangan di kawasan tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Vietnam dan Filipina menuduh Tiongkok semakin agresif menekankan klaimnya atas wilayah perairan itu. Gelombang anti-Cina yang terjadi belum lama ini merupakan efek dari ketegangan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika