REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan jika kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand adalah hal yang dapat dimaklumi. Pengambilalihan kekuasaan pemerintah diumumkan oleh Panglima Militer Thailand, Prayuth Chan-ocha pada Kamis (22/5). Ia menyatakan hal ini bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan reformasi.

Menurut Teuku, langkah yang diambil oleh militer Thailand saat ini dapat dimengerti menyusul kekhawatiran mereka terhadap kisruh yang tengah berlangsung. Pemerintah Thailand dinilai tidak dapat segera melakukan pemulihan. Selain itu, kekhawatiran militer terhadap lambatnya kemajuan Thailand akibat konflik, tentu menjadi faktor utama kudeta dilakukan.

Kudeta yang dilakukan militer Thailand disebut sebagai tindakan untuk mereformasi struktur politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini menurut Teuku tentu bukanlah hal yang buruk."Tentu hal ini harus dihargai karena tindakan militer dilandasi dengan tujuan baik," ujar Teuku Rezasyah, Jumat (23/5).

Teuku menilai keadaan ekonomi di Thailand dapat segera runtuh jika konflik dalam negara tersebut terus berlangsung. Kredibilitas Kerajaan Thailand juga dinilai dapat hancur jika militer tidak ikut berperan dalam memulihkan situasi.

Namun, tindakan militer untuk mengambil alih pemerintahan tentu harus mendapat restu dari Raja Thailand terlebih dahulu. Sesuai dengan tradisi yang ada di Thailand, militer yang hendak melakukan kudeta, harus menghadap raja dengan membawa seluruh wakil militer dan tokoh masyarakat. "Sesuai dengan kebuudayaan Thailand, militer harus meminta izin raja lebih dulu, baru dapat mengambil alih pemerintahan," ujar Teuku menjelaskan.

Sementara itu, menanggapi pengaruh konflik di Thailand terhadap Indonesia, Teuku mengatakan ada pelajaran berharga yang telah didapat dari hal ini. Dalam meningkatkan kemajuan bangsa, Teuku mengakui jika peran militer dibutuhkan dalam suatu pemerintahan. Ia melihat selama beberapa kali militer Thailand melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang mengalami krisis.

Teuku melihat, di Indonesia sendiri pemerintahan hingga kini masih dapat dikatakan cukup lemah. Hal ini ia lihat dari banyaknya rakyat Indonesia yang mendambakan sosok pemimpin yang dapat mewujudkan pemerintahan yang tegas namun tetap pada prinsip demokrasi. "Figur militer yang tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemerintahan yang lemah," ujar Teuku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika