REPUBLIKA.CO.ID, SAINT PETERSBURG -- Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu mengatakan ia tidak mengharapkan perang dingin baru selama krisis di Ukraina dan membantah mencoba untuk menghidupkan kembali Uni Soviet setelah aneksasi Rusia terhadap Krimea.
Dalam satu wawancara dengan kantor berita internasional, Putin menyalahkan kekerasan dan ketidakstabilan politik di Ukraina di Barat dan mengatakan, dia berharap Eropa dan Amerika Serikat sudah siap untuk kompromi.
"Saya tidak ingin berpikir ini adalah awal dari Perang Dingin baru. Ini adalah bukan kepentingan siapapun dan saya pikir itu tidak akan terjadi," kata Putin, duduk di meja besar dengan wartawan di luar istana bekas ibukota kekaisaran, St Petersburg.
Dia membantah bahwa berencana untuk membentuk blok perdagangan yang dipimpin Rusia dengan dua bekas negara republik Soviet, Kazakhstan dan Belarus, yang berarti dia ingin membangun kembali sebanyak negara yang dia bisa dari kekaisaran Soviet yang runtuh pada tahun 1991.
"Mereka mencoba untuk tetap mencap ini pada kami - label bahwa kita mencoba untuk mengembalikan sebuah kerajaan, Uni Soviet, yang membuat semua orang jadi bawahan. Ini benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan," katanya. "Ini adalah senjata perang media."
Hubungan Timur-Barat telah mencapai tingkat terendah mereka sejakakhir Perang Dingin, menyusul penggulingan presiden Ukraina pro- Moskow pada Februari dan aneksasi Rusia terhadap Krimea pada Maret.
Menggelar penjelasan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St Petersburg, acara negara ekonomi terbesar, Putin mengatakan bahwa Rusia mengindahkan kepentingan-kepentingan negara lain, dan juga harus diperlakukan sama. Mengkritisi sanksi-sanksi Uni Eropa dan AS yang dikenakan pada Rusia atas krisis Ukraina, dia mengatakan, Rusia tidak akan terisolasi secara internasional karena krisis itu.
"Saya berpikir bahwa ide mengisolasi negara tersebut hanya dapat bersifat sementara. Tidak mungkin," katanya. Rusia pekan ini menandatangani kesepakatan 30 tahun untuk memasok gas alam ke Cina, senilai 400 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika