REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia meninjau ulang target produksi 20 persen energi dari sumber-sumber terbarukan dengan batas waktu tahun 2020. 

Perusahaan data dan berita finansial, Bloomberg, memperingatkan pemerintah bahwa bila target ini dihapuskan ribuan pekerjaan dan miliaran dollar dalam bentuk investasi potensial, bisa melayang.

Penulis utama laporan Bloomberg tersebut, Kobad Bhavnagri, menyatakan bahwa perubahan apapun terhadap target ini akan berbahaya bagi industri energi terbarukan.

"Target energi terbarukan yang ada saat ini diharapkan bisa memotori sekitar 35 miliar dollar (Rp 374,7 triliun) dalam bentuk investasi bidang energi ramah lingkungan, dengan target waktu 2020," ucapnya, baru-baru ini.

"Kalau ini dihilangkan, sebanyak 21 miliar dari jumlah itu tak akan dihabiskan, dan kalau [targetnya] diturunkan, jumlah yang akan diinvestasikan akan berkurang sebanyak sekitar 12 miliar."

Laporan ini menyatakan bahwa sumber energi terbarukan adalah alternatif yang memakan biaya lebih rendah dibanding bahan bakar fosil, dan akan membantu menghasilkan harga listrik awal yang lebih rendah.

Menurut Bhavnagri, manfaat-manfaat seperti rendahnya harga sampai ke konsumen dalam bentuk persaingan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah.

"Bila anda menghapus atau menurunkan target energi terbarukan dan jumlah energi terbarukan yang dihasilkan di dalam sistem, maka kompetisi antara penghasil energi bahan bakar minyak pun akan lebih rendah, dan makin banyak energi yang harus dihasilkan oleh batubara dan gas, yang biayanya mahal saat produksi," katanya.

"Ini akan mendorong naiknya harga awal listrik."

Bila akhirnya target ini tak dihapus atau diturunkan pun, ketidakpastian soal target energi terbarukan Australia sudah menyebabkan penurunan investasi di sektor energi terbarukan, jelas laporan tersebut.

Menurut Bhavnagri, para investor resah akibat penghapusan sejumlah kebijakan terkait energi ramah lingkungan atau kebijakan terkait perubahan iklim oleh pemerintah saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan oleh pemerintah sebelumnya.

"Kami berbicara pada investor dan mereka yang terlibat dalam industri energi, baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri," tuturnya, " Yang bisa kita lihat adalah, mereka semua sangat khawatir dan mengawasi apa yang terjadi di Australia. Saat ini, mereka belum siap membuat keputusan apapun, karena lingkungan kebijakan dipenuhi ketidakpastian."

Ikuti Kompetisi Belajar Bahasa Inggris di Australia gratis - Klik tautan berikut: https://apps.facebook.com/australiaplus

Ikuti Whatsapp Channel Republika