Rabu 28 May 2014 15:53 WIB

Militer Thailand Tunjuk Penasehat Keamanan, Ekonomi, Hukum

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Joko Sadewo
Demo menolak junta militer thailand
Demo menolak junta militer thailand

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Militer Thailand telah menunjuk enam dewan anggota penasehat untuk menjaga keamanan nasional, ekonomi, dan hukum.

Para penasehat tersebut termasuk dua mantan jenderal yang memiliki hubungan dengan istana. Dilansir dari Channel News Asia, mantan Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan dan mantan Panglima Militer Anupon Paochinda juga termasuk nama yang masuk dalam tim penasehat.

Bangkok Post melaporkan Prawit akan memimpin badan tersebut sedangkan Anupong akan bertanggung jawab menjaga masalah keamanan.

Sementara, Reuters menyebutkan keduanya merupakan tokoh penting dalam militer Thailand dan memiliki hubungan erat dengan pemimpin militer Prayuth Chan-ocha. Mereka juga dilaporkan telah membantu penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006 lalu.

Selain itu, Pridiyathorn Devakula, yang menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan sementara selama kudeta 2006, juga termasuk salah satu yang ditunjuk. Menurut Bangkok Post, mantan menteri perdagangan, Narongchai Akrasanee, akan membantu Pridiyathorn .

Sedangkan, Visanu Krue-ngam, mantan wakil Perdana Menteri, akan bertanggung jawab memegang hukum dan keadilan dan mantan wakil kepala tentara Daopong Rattanasuwan menjadi sekretaris jenderal dewan.

Sebelumnya, militer telah merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil dalam kudeta. Mereka pun mulai menangani isu-isu ekonomi, termasuk melakukan pembayaran hutang kepada para petani padi dari skema penjaminan beras yang diciptakan oleh pemerintah terguling Yingluck Shinawatra.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement