REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Rabu mendesak Mali untuk melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata antara pemerintah dan kelompok pemberontak bersenjata menyusul pertempuran baru di kota gurun utara Kidal.
Ke-15 anggota Dewan Keamanan mengadakan konsultasi tertutup mengenai krisis di Negara Afrika Barat itu, di mana menteri pertahanan mengatakan Ahad bahwa 50 tentara telah tewas dalam bentrokan baru-baru ini.
Para anggota "mendesak penandatangan untuk melaksanakan gencatan senjata sepenuhnya" dan menegaskan "dukungan penuh" mereka dalam memberikan kontribusi terhadap stabilisasi Mali dan peluncuran pembicaraan damai.
Presiden Mali Rabu pagi menunjuk seorang pensiunan kolonel angkatan udara sebagai menteri pertahanan setelah pendahulunya mengundurkan diri lebih dari sepekan lalu ketika pemberontak mengambil-alih Kidal.
Kelompok-kelompok bersenjata termasuk separatis Gerakan Nasional Tuareg untuk Pembebasan Azawad (MNLA) mempermalukan tentara dalam serangan mematikan di seluruh gurun utara.
Pemerintah menandatangani gencatan senjata dengan MNLA dan kelompok-kelompok pemberontak lainnya Jumat setelah ditengahi oleh Uni Afrika.
Negara ini jatuh ke dalam krisis pada Januari 2012, ketika MNLA meluncurkan serangkaian serangan terbaru terhadap pemberontakan Tuareg di utara, yang tentara dengan perlengkapan seadanya siap untuk membela negara.
Satu kudeta di Bamako menyebabkan kekacauan, dan gerilyawan yang terkait dengan Alqaidah mendukung Tuareg untuk menguasai gurun utara Mali.
Sebuah operasi militer yang dipimpin Prancis diluncurkan pada Januari 2013 untuk mengenyahkan kelompok garis keras, namun serangan-serangan sporadis terus berlangsung dan tuntutan Tuareg untuk otonomi belum diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
