Senin 02 Jun 2014 14:44 WIB

Persatuan Palestina Dijegal Israel

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Fernan Rahadi
Israel Palestina
Israel Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Persatuan antara kelompok Fatah dan Hamas Palestina dikhawatirkan tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, upaya persatuan di Palestina itu kini ditentang oleh Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menjegal persatuan Palestina dengan mendesak internasional untuk tidak mengakui pemerintahan Palestina setelah adanya pengumuman kesepakatan persatuan antara Fatah dan Hamas. Israel dan Barat pun telah mengkategorikan Hamas sebagai kelompok teroris dan tidak ingin berhubungan dengan kelompok tersebut.

“Saya menyerukan semua elemen yang bertanggung jawab di komunitas internasional untuk tidak terburu-buru mengakui pemerintahan Palestina dimana Hamas menjadi salah satu bagian dari Palestina,” kata Netanyahu kepada kabinetnya. Ia melanjutkan, Hamas merupakan kelompok teroris yang menginginkan Israel hancur.

“Sehingga komunitas internasional seharusnya tidak mendukungnya. Hal itu tidak akan meningkatkan perdamaian, justru hanya akan menambah teror,” tambahnya. Dalam pernyataan Netanyahu itu, ia tidak menyebutkan adanya sanksi dari Israel.

Meskipun begitu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas pada April lalu, mengatakan dalam pemerintahan barunya ini akan membentuk dan memilih para menteri tanpa afiliasi politik dan akan diumumkan pada Senin.

“Abbas mengatakan kepada Kerry bahwa dalam pemerintahan selanjutnya akan terdiri dari orang-orang yang independen dan mewakili agenda politik presiden,” tulis WAFA, kantor berita resmi Palestina. Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pun telah ditunjuk untuk membentuk pemerintahan teknokrat.

Sebelumnya, Israel telah menghentikan pembicaraan perdamaian dengan Abbas yang dinisiasi oleh Amerika Serikat ketika kesepakatan persatuan Fattah-Hamas diumumkan. Dalam perbincangan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Abbas mengatakan hal itu merupakan masalah internal pemerintahannya yang tidak akan mempengaruhi diplomasi dengan Israel dan Barat.

[removed][removed]

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement