REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat mengatakan Washington berencana bekerja sama dengan pemerintah persatuan Palestina yang diambil sumpahnya Senin (2/6). Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menilai pemerintah Palestina dari tindakan-tindakannya.

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, Amerika akan tetap mengirim bantuan ke Palestina tetapi akan mengamati dengan seksama komposisi dan kebijakan pemerintah. Sementara, Israel menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk tidak tergesa-gesa mengakui pemerintah Palestina karena di dalamnya terdapat Hamas.

Menyusul pelantikan pemerintah persatuan Palestina, Israel menyatakan sangat kecewa atas pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan Washington akan bekerja sama dengan Palestina.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pemerintah baru akan dimintai pertanggungjawaban bila terjadi serangan roket di Jalur Gaza ke wilayah Israel.

"Kesepakatan dengan Hamas membuat Abbas bertanggungjawab langsung atas aktivitas teroris dari Gaza," kata Netanyahu seperti yang dikutip BBC. 

Kabinet Israel mengesampingkan perundingan dengan Palestina dan mengizinkan kemungkinan penerapan sanksi. Setelah pelantikan kabinet Palestina, Presiden Mahmoud Abbas menyatakan perpecahan antara faksi Hamas dan Fatah selama bertahun-tahun telah berakhir.

Ia mengatakan perpecahan dengan Hamas menimbulkan bencana bagi kepentingan Palestina. Pembentukan kabinet persatuan terjadi menyusul Klik rekonsiliasi kedua faksi April lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika